Konflik Palestina Vs Israel
Bukan Tony Blair, Jusuf Kalla Diajukan Prof Hikmahanto untuk Pimpin Pemerintahan Transisi Gaza
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengusulkan Jusuf Kalla sebagai pemimpin pemerintahan transisi di Gaza, Palestina.
Menurut Hikmahanto, saat ini yang dibutuhkan Gaza setelah adanya langkah perdamaian dengan Israel adalah penggerakan perekonomian.
Dengan menggerakkan ekonomi, maka Gaza selanjutnya bisa melakukan upaya rekonstruksi.
Hikmahanto pun berharap nantinya perusahaan-perusahaan dari Indonesia bisa ikut andil dalam upaya rekonstruksi di Gaza ini.
"Karena yang dibutuhkan sekarang oleh Gaza itu adalah menggerakkan perekonomian dan melakukan rekonstruksi yang penting."
"Nah, nanti dari sini saya berharap bahwa perusahaan-perusahaan karya dari Indonesia bisa diundang untuk melakukan rekonstruksi di Gaza," jelasnya.
Baca juga: 2 Tahun Perang Israel-Hamas Berakhir, Bisakah Gaza Pulih dan Menjadi Layak Huni Lagi?
Hikmahanto mengaku optimis Prabowo bisa mengontak Presiden AS Donald Trump, para pemimpin negara dari Timur Tengah, atau pemimpin dari Palestina sekalipun, untuk membicarakan soal usulan JK menjadi pemimpin pemerintahan transisi di Gaza.
Langkah ini juga dinilai Hikmahanto sebagai kesempatan bagi Indonesia bisa membantu rakyat Palestina yang selama ini menderita dengan segala kekejaman yang dilakukan Israel.
"Saya rasa saya optimis ya. Jadi kalau Bapak Presiden bisa mengontak Presiden Trump, kemudian juga kepala-kepala pemerintahan, kepala negara yang ada di Timur Tengah, bahkan juga rakyat Palestina. Saya yakin perwakilan dari rakyat Palestina, saya yakin mereka akan bisa menerima figur seperti Pak Jusuf Kalla ini."
"Dan ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk berperan membantu rakyat Palestina yang selama ini mereka harus menderita dengan kekejaman dari Israel," pungkasnya.
Baca juga: Analis: Gencatan Senjata Gaza Terancam Gagal karena Israel Desak Hamas Serahkan Senjata
Kesepakatan Damai Hamas -Israel Diumumkan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengumumkan bahwa Hamas dan Israel telah menyepakati proposal perdamaian di Gaza, menandai langkah bersejarah setelah dua tahun konflik yang menelan puluhan ribu korban jiwa.
Dalam pernyataannya di Washington, Trump menyebut bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil negosiasi panjang yang digelar di Sharm El Sheikh, Mesir, dengan melibatkan perwakilan dari Qatar dan Mesir sebagai mediator utama.
“Ini bukan sekadar gencatan senjata, ini adalah awal dari perdamaian sejati di Timur Tengah,” ujar Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih.
Baca juga: Gencatan Senjata Berlaku, Hamas Didesak Bebaskan 20 Sandera, 600 Truk Bantuan Mulai Masuk Gaza
Hamas Tolak Perwalian Asing di Jalur Gaza
Disisi lain, Faksi-faksi Palestina, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Jihad Islam Palestina (PIJ), dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina menolak perwalian apa pun atas Jalur Gaza, menekankan bahwa administrasi Jalur Gaza adalah urusan internal Palestina semata.
Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan Jumat (10/10/2025) malam, oleh ketiga gerakan tersebut, bertepatan dengan dimulainya gencatan senjata dan penarikan sebagian pasukan pendudukan Israel dari Jalur Gaza.
Ketiga faksi menghargai upaya Qatar, Turki, dan Mesir dalam mencapai kesepakatan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.