PM Jepang Sanae Takaichi Dorong Penghapusan Pajak Sementara Bensin, Fokus Tekan Harga Energi

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan komitmennya untuk menekan beban ekonomi masyarakat melalui langkah penghapusan tarif sementara pajak bensin.

Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya di sidang parlemen Jepang (Diet), Selasa (28/10/2025).

Dalam pidato berdurasi sekitar 30 menit tersebut, Takaichi menyatakan penanggulangan harga tinggi dan penguatan ekonomi nasional akan menjadi prioritas utama pemerintahannya.

“Kami akan memberikan prioritas utama untuk langkah-langkah menanggulangi harga tinggi dan memperkuat perekonomian dengan sekuat tenaga,” tegas Takaichi di hadapan anggota parlemen.

Baca juga: PM Jepang Sanae Takaichi Umumkan Kabinet Baru, Hanya 2 Menteri Perempuan di Dalamnya

Dorong RUU Penghapusan Pajak Bensin 

Takaichi juga menyampaikan harapannya agar Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menghapuskan tarif sementara pajak bensin dapat segera disahkan oleh parlemen. 

Selain itu, pemerintah akan memberikan dukungan terhadap biaya listrik dan gas menjelang musim dingin guna meringankan beban masyarakat.

“Prioritas utama kabinet ini adalah menanggapi tingginya harga yang dihadapi rakyat. Kami ingin membangun ekonomi yang kuat dengan kerja sama semua pihak,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal itu, Takaichi berencana mengajukan anggaran tambahan ke parlemen yang difokuskan pada langkah-langkah penanggulangan harga tinggi.

Ia juga mengajak partai oposisi untuk bekerja sama dalam membangun konsensus kebijakan.

“Mari kita samakan pandangan antara partai yang berkuasa dan oposisi demi kepentingan rakyat,” tambahnya.
 
Bentuk Dewan Strategi Pertumbuhan dan Majelis Nasional Jaminan Sosial

Sebagai bagian dari visi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, Takaichi mengumumkan pembentukan Dewan Strategi Pertumbuhan Jepang yang akan berfokus pada investasi berbasis teknologi canggih dan inovasi industri.

Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Majelis Nasional yang terdiri dari anggota parlemen partai pemerintah dan oposisi, serta para ahli kebijakan publik.

Majelis ini akan membahas mekanisme pembiayaan jaminan sosial, termasuk keseimbangan antara manfaat dan beban yang ditanggung warga.

“Politik bukanlah keputusan sepihak, tetapi kegiatan berbicara bersama, khawatir bersama, dan memutuskan bersama demi kemajuan bangsa,” tutur Takaichi.