Dewan Keamanan PBB Cabut Sanksi terhadap Presiden Suriah, Langkah Bersejarah Pasca Kejatuhan Assad

Ringkasan Berita:

• Dewan Keamanan PBB mencabut sanksi terhadap Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa dan Menteri Dalam Negeri Anas Khattab lewat resolusi yang disponsori AS, Kamis (6/11/2025).
• 14 dari 15 anggota mendukung, dengan Tiongkok abstain.
• Langkah ini menandai babak baru bagi Suriah pascakejatuhan rezim Assad dan dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Damaskus memasuki era stabilitas dan rekonsiliasi nasional.

TRIBUNNEWS.COM – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mencabut sanksi terhadap Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa dan Menteri Dalam Negeri Anas Khattab dalam resolusi yang disponsori Amerika Serikat, Kamis (6/11/2025).

Reuters melaporkan, resolusi itu disetujui oleh 14 dari 15 anggota Dewan, dengan Tiongkok memilih abstain.

Pencabutan sanksi ini menghapus nama kedua pejabat dari daftar sanksi kelompok teroris ISIS dan al-Qaeda, yang telah diberlakukan sejak 2014.

Langkah tersebut menjadi tonggak penting bagi pemerintahan baru Suriah setelah kejatuhan rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024.

Al-Sharaa, yang sebelumnya dikenal sebagai pemimpin kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kini memimpin pemerintahan transisi di Damaskus.

Menurut Al Jazeera, keputusan ini diambil setelah AS dan sekutunya menilai Suriah menunjukkan kemajuan dalam perang melawan terorisme, memperluas akses kemanusiaan, serta berkomitmen membangun stabilitas nasional.

“Resolusi ini menjadi sinyal politik kuat bahwa Suriah telah memasuki era baru,” kata Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz.

Rusia mendukung keputusan tersebut, dengan Duta Besar Vassily Nebenzia menyebutnya sebagai “langkah penting menuju pemulihan dan pembangunan ekonomi Suriah.”

Sementara itu, Duta Besar China Fu Cong menjelaskan bahwa abstensi negaranya didasari kekhawatiran terhadap ancaman kelompok teroris asing, termasuk Gerakan Islam Turkistan Timur (ETIM) di Suriah.

New York Times menulis, keputusan ini juga membuka jalan bagi pertemuan bersejarah antara Presiden al-Sharaa dan Presiden AS Donald Trump di Washington minggu depan.

Ini akan menjadi kunjungan pertama pemimpin Suriah ke Gedung Putih sejak negara itu merdeka pada 1946.

Baca juga: Hubungan AS dan Suriah Kian Mesra, Trump Dikabarkan Bakal Bangun Pangkalan Militer di Damaskus

Langkah PBB itu disambut baik di dalam negeri.

Duta Besar Suriah untuk PBB Ibrahim Olabi menyebut keputusan tersebut sebagai “lencana kehormatan” dan tanda tumbuhnya kepercayaan dunia terhadap Suriah yang baru.

“Negara kami sedang membuka lembaran baru, membangun masa depan berdasarkan hukum dan rekonsiliasi,” ujarnya, dikutip dari UN News.

Sejumlah analis menilai pencabutan sanksi ini sebagai bagian dari upaya global untuk mengakhiri isolasi Suriah dan mendorong rekonstruksi pascaperang yang telah berlangsung selama 13 tahun.

Akar Konflik Suriah