Konflik Palestina Vs Israel
Momen Simbolik dan Kontroversial, Bendera Palestina Berkibar di Kanada
Dukungan muncul dari komunitas Palestina di Kanada memunculkan momen emosional setelah pengibaran bendera Palestina
Ringkasan Berita:
TRIBUNNEWS.COM - Sebuah momen bersejarah dan penuh emosi terjadi di dua bagian Kanada, saat komunitas Palestina mendapatkan pengakuan publik melalui pengibaran bendera nasional mereka di tempat-tempat publik penting.
Langkah ini memicu kebanggaan sekaligus perdebatan di kalangan masyarakat.
Pemerintah Kanada merupakan satu dari ratusan negara yang mendukung kemerdekaan Palestina dengan persyaratan.
Dukungan tersebut dilayangkan pada 21 September 2025, melalui Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, bahwa Kanada secara resmi mengakui “Negara Palestina”.
Di level grassroot, dukungan muncul dari komunitas Palestina di negara tersebut memunculkan momen emosional.
Di Winnipeg, provinsi Manitoba secara resmi mengibarkan bendera Palestina di Memorial Park depan gedung legislatif.
Menurut laporan CBC, ini adalah kali pertama bendera Palestina dikibarkan di gedung legislatif provinsi tersebut.
Acara ini digelar pada tanggal yang bermakna, yakni peringatan Deklarasi Kemerdekaan Palestina 1988. Menteri Kebudayaan dan Warisan Manitoba, Nellie Kennedy, menyebut upacara itu sebagai “pernyataan kuat tentang visibilitas, ketahanan, dan rasa memiliki.”
Ramsey Zeid, Presiden Asosiasi Palestina Kanada Manitoba, mengatakan bahwa melihat bendera Palestina berkibar di depan gedung parlemen adalah “mimpi yang jadi kenyataan.”
Sementara itu, anggota komunitas Palestina lainnya menyebutnya sebagai “kemenangan kecil” dalam perjuangan pengakuan dan keadilan.
Namun, pengibaran ini tidak sepenuhnya tanpa kontroversi: organisasi advokasi Yahudi, B’nai Brith Canada, menyatakan keprihatinan bahwa momen tersebut bisa berdampak negatif bagi komunitas Yahudi di Manitoba.
Baca juga: Terungkap, AS Sudah Tahu Pejabat Israel Gunakan Warga Palestina sebagai Perisai Manusia
Di Calgary, bendera Palestina juga dikibarkan di City Hall (Balai Kota) untuk pertama kalinya.
Acara ini diorganisir oleh Palestinian Community Association Calgary dan digelar sebagai penghormatan pada Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina
Salah satu peserta acara, Sally Okasha, menyatakan bahwa hari itu bukanlah momen protes, melainkan “hari kebanggaan, pengakuan, dan harapan.”
Namun, reaksi politik datang cepat: walikota Calgary, Jeromy Farkas, mengumumkan akan mengajukan mosi mendesak untuk menghentikan kebijakan pengibaran bendera nasional di masa depan di Balai Kota.
Menurutnya, meski niat awalnya baik, pengibaran bendera negara lain bisa “menciptakan ketegangan” dan risiko konflik di komunitas lokal.
Farkas menegaskan bahwa City Hall harus menjadi “tempat yang mengumpulkan orang, bukan memecah.”
Komunitas Yahudi Calgary juga menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap pengibaran tersebut.
Presiden Calgary Jewish Federation, Lisa Libin, mengungkap kekecewaannya atas pemilihan tanggal acara yang dianggap sangat politis.
Pengibaran bendera di Winnipeg datang setelah pengakuan resmi Kanada terhadap negara Palestina oleh pemerintahan federal, langkah yang menandai perubahan diplomatik penting.
Bagi komunitas Palestina di Kanada, momen ini melambangkan pengakuan atas identitas, hak menentukan nasib sendiri, dan kontribusi mereka sebagai bagian dari mozaik masyarakat Kanada.
Di sisi lain, reaksi negatif dari sebagian komunitas mencerminkan kekhawatiran global yang terbawa ke konteks lokal — terutama mengenai simbol nasional dan konflik lama Timur Tengah.
Pengakuan Bersyarat
Mengutip dari laman resmi Perdana Menteri Kanada, Pemerintah Kanada secara resmi mendukung pembentukan negara Palestina.
Pengakuan ini diumumkan Perdana Menteri Mark Carney pada 21 September 2025 sebagai bagian dari dorongan solusi dua negara yang dianggap semakin mendesak di tengah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dan stagnasi proses perdamaian.
Namun, dukungan Kanada tidak diberikan tanpa syarat.
Ottawa menegaskan bahwa pengakuan tersebut bergantung pada komitmen Otoritas Palestina untuk menjalankan reformasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh, termasuk penyelenggaraan pemilu pada 2026 yang mengecualikan Hamas sebagai peserta.
Selain menekankan reformasi politik, Kanada mensyaratkan bahwa negara Palestina di masa depan harus bersifat demiliterisasi, atau tanpa angkatan bersenjata konvensional.
Langkah ini disebut penting untuk memastikan stabilitas kawasan dan menjamin keamanan Israel sebagai bagian integral dari solusi dua negara.
Carney menyatakan bahwa jalur negosiasi tradisional tidak lagi dapat diandalkan, sehingga pengakuan kenegaraan menjadi cara untuk mendorong pihak-pihak terkait kembali pada proses perdamaian.
Komitmen tersebut disertai dukungan finansial besar. Kanada telah menyalurkan lebih dari 340 juta dolar AS untuk bantuan kemanusiaan di Gaza, dengan tambahan alokasi pendanaan puluhan juta dolar untuk mendukung administrasi sipil Palestina dan membantu Otoritas Palestina mempersiapkan reformasi kelembagaan. Pemerintah Kanada juga bekerja dengan mitra internasional, termasuk Inggris dan Australia, yang lebih dulu menyatakan dukungan serupa, guna merancang kerangka perdamaian jangka panjang yang kredibel.
Kebijakan baru ini mengundang respons beragam di tingkat global.
Kanada menegaskan bahwa pengakuannya tidak memberikan legitimasi kepada kelompok ekstremis dan tetap membedakan secara tegas antara dukungan terhadap hak rakyat Palestina dan perlindungan keamanan Israel.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai tantangan implementasi tetap besar, terutama terkait kendali wilayah di Gaza serta kemampuan Palestina mencapai kedaulatan penuh.
Langkah Kanada mencerminkan perubahan strategis dalam diplomasi negara tersebut, sekaligus sinyal kuat bahwa komunitas internasional semakin mendorong lahirnya negara Palestina yang berdaulat, stabil, dan dilandasi tata kelola pemerintahan yang demokratis.
(Tribunnews.com/ Chrysnha)
Konflik Palestina Vs Israel
| Trump Campur Tangan, Lobi Presiden Israel Lewat Surat Agar Netanyahu Diampuni Dari Jerat Korupsi |
|---|
| Trump Desak Presiden Israel Ampuni Netanyahu, Sebut Kasus Korupsi Bermotif Politik dan Tidak Adil |
|---|
| Terungkap, AS Sudah Tahu Pejabat Israel Gunakan Warga Palestina sebagai Perisai Manusia |
|---|
| Houthi Tobat, Janji Setop Serangan ke Kapal Laut Merah dan Israel di Tengah Gencatan Senjata Gaza |
|---|
| Indonesia Disebut Punya Peran Vital dalam Tahap Rekonstruksi Ekonomi di Gaza |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.