Anggaran Ekonomi Takaichi Membengkak, Depresiasi Yen Dikhawatirkan Memburuk

Ringkasan Berita:

• Paket ekonomi pemerintahan Takaichi membengkak hingga lebih dari 17 triliun yen akibat tekanan politik dan tambahan subsidi. 
• Ekonom menilai kebijakan ini berlebihan dan dapat memperburuk depresiasi yen serta kondisi fiskal. 
• Pasar merespons negatif dengan melemahnya yen dan naiknya suku bunga.

TRIBUNNEWS.COM, JEPANG - Langkah-langkah ekonomi yang diputuskan pemerintah Jepang dalam rapat kabinet 21 November berfokus pada upaya menahan laju kenaikan harga. 

“Kami akan melakukan mobilisasi fiskal strategis untuk melindungi nyawa rakyat,” tegas Perdana Menteri Sanae Takaichi, menekankan urgensi kebijakan tersebut.

Di permukaan, kebijakan ini tampak memberi harapan bagi masyarakat yang berjibaku menghadapi mahalnya biaya hidup.

Namun, seorang ekonom Jepang mengatakan kepada Tribunnews.com bahwa selama depresiasi yen—salah satu penyebab utama kenaikan harga—belum tertangani, efek kebijakan ini bisa justru menimbulkan dampak negatif.

Jika anggaran tambahan mencapai 21,3 triliun yen akibat tekanan politik, kekhawatiran terhadap memburuknya kondisi fiskal dapat memperdalam depresiasi yen.

Beberapa proyek dalam paket tersebut juga dinilai tidak mendesak dan dipertanyakan urgensinya.

Pemerintahan Takaichi sebelumnya menarik rencana pemberian tunjangan tunai 20.000–40.000 yen per orang yang dijanjikan pemerintahan Shigeru Ishiba pada pemilu majelis tinggi Juli 2025.

Baca juga: Airlangga dan Menteri Ekonomi Jepang Bahas Pelaksanaan Tiga Proyek Prioritas Transisi Energi

Hilangnya belanja sekitar 3 triliun yen dari kebijakan “baramaki” ini sempat memunculkan dugaan bahwa anggaran tambahan tidak akan jauh di atas 13,9 triliun yen pada tahun fiskal 2024.

Fakta di lapangan, Kementerian Keuangan telah menyiapkan draf sekitar 14 triliun yen pada akhir pekan lalu.

Namun jelang finalisasi, anggaran terus membengkak. Selain tekanan dari mitra koalisi Partai Restorasi Jepang, tambahan subsidi untuk tagihan listrik dan gas turut membuat total meningkat.

Ketidakmampuan LDP—yang kini berstatus partai minoritas—bersama Partai Restorasi menetapkan anggaran tanpa kompromi dengan partai lain juga mendorong perluasan paket kebijakan.

Pada 19 November, LDP menyetujui permintaan Partai Demokrat Konstitusional dan Komeito untuk memberikan tunjangan 20.000 yen per anak.

Hasilnya, belanja umum melonjak menjadi 17,7 triliun yen.

Pertanyaan pun muncul: apakah langkah sebesar ini memang diperlukan? 

Pada periode kedua pemerintahan Shinzo Abe, anggaran tambahan biasanya berada di kisaran 2–5 triliun yen. Pada 2020—tahun puncak pandemi—total anggaran darurat mencapai sekitar 73 triliun yen.