Kemenkes Pastikan PIN Polio Tidak Menghambat Imunisasi Rutin

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio tahap 2 yang sedang berlangsung di 27 provinsi di Indonesia menuai beragam respons dari masyarakat. 

Ada orang tua yang bersedia membawa anaknya mengikuti PIN Polio.

Tetapi ada orang tua lain yang enggan anaknya diimunisasi polio tambahan.

Selain itu, ada orang tua yang ragu membawa anak-anak mereka mengikuti imunisasi polio tambahan pada pelaksanaan PIN Polio.

Di saat yang sama, terdapat  jadwal imunisasi rutin lainnya seperti DPT2 (difteri, pertusis, tetanus), PCV2 (Pneumococcal Conjugate Vaccine), dan RV2 (Rotavirus), sedang berlangsung.

Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr. Prima Yosephine, M.K.M menjelaskan bahwa pemberian imunisasi polio tambahan yang dilakukan secara massal pada PIN Polio tidak menghambat layanan imunisasi rutin.

Artinya, anak-anak yang mengikuti imunisasi tambahan polio tetap aman mendapatkan imunisasi rutin lain sesuai jadwalnya.

“Pelaksanaan PIN Polio tidak menghambat pelayanan imunisasi rutin. Vaksin polio tetes yang diberikan saat PIN aman untuk diberikan bersamaan dengan vaksin lainnya,” jelasnya dilansir dari website resmi, Jumat (26/7/2024). 

Di sisi lain, dr Prima menanggapi adanya narasi “Setop Vaksin Polio Tipe 2” di media sosial. 

Baca juga: Kemenkes Tegaskan Tidak Ada Bukti Vaksin Polio Picu Kanker dan HIV

Narasi dalam video yang beredar menyebutkan, “seharusnya yang dilakukan untuk mencegah polio adalah meningkatkan imunitas, bukan dengan berkali-kali vaksin.  Justru dapat menyebabkan wabah kembali jika diberikan kepada anak yg tidak sehat.”

Menurut Prima, pemberian vaksin polio tambahan saat PIN justru sangat penting dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok yang optimal. 

Vaksin yang digunakan saat PIN adalah vaksin polio tetes (bivalent Oral Polio Vaccine/bOPV)) yang dapat memberikan perlindungan terhadap virus polio tipe 2.

Apalagi, menurut penilaian risiko menggunakan tool standar yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia dikategorikan sebagai wilayah risiko tinggi penularan polio. 

Sebanyak 32 provinsi (84 persen) dan 399 kabupaten/kota (78 persen) di Indonesia masuk dalam kategori risiko tinggi polio.