Pimpinan MPR Temui Presiden Prabowo untuk Undang Hadiri Sidang Tahunan dan Bahas PPHN
Sejumlah pimpinan MPR secara langsung mengundang Presiden RI Prabowo Subianto untuk bisa hadiri Sidang Tahunan dan pembahasan soal PPHN.
Editor:
Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Pimpinan MPR RI secara resmi mengundang Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto untuk dapat hadir dalam Sidang Tahunan MPR yang dijadwalkan akan berlangsung menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI.
Undangan ini disampaikan langsung oleh jajaran pimpinan MPR RI dan diterima oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, seluruh jajaran pimpinan MPR melakukan konsultasi sekaligus menyampaikan berbagai agenda kelembagaan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani memimpin langsung kunjungan tersebut bersama enam Wakil Ketua MPR, yakni Dr. H. Eddy Soeparno, S.H., M.H, Dr. H. Hidayat Nur Wahid, M.A, Drs. H. Kahar Harmuzakir, Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M, Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M. Sc., dan Rusdi Kirana, S.E.
Adapun dua pimpinan lainnya yakni Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman, S.H berhalangan hadir karena izin. Selain para pimpinan MPR RI, pertemuan ini juga didampingi oleh Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, dan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR RI Hentoro Cahyono.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan, pertemuan ini merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan agenda kenegaraan menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Ia menuturkan, Sidang Tahunan MPR semula yang dijadwalkan pada 16 Agustus 2025, namun karena bertepatan dengan hari Sabtu, sidang kemudian ditetapkan menjadi Jumat, 15 Agustus 2025.
Baca juga: Media Gathering MPR RI, Siti Fauziah Berharap Mempererat Setjen MPR dan Wartawan Parlemen
"Presiden setuju untuk diselenggarakan sidang tahunan MPR pada hari Jumat, bahkan Presiden menyatakan bahwa sidang MPR mungkin bisa dilaksanakan satu hari sebelumnya, yakni pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025," ujar Ahmad Muzani.
Selain membahas agenda Sidang Tahunan, Pimpinan MPR juga turut mendiskusikan perkembangan terbaru terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang saat ini telah difinalisasi oleh tim MPR.
Ia menuturkan, Presiden Prabowo juga meminta agar konsep PPHN tersebut dikaji ulang dan disempurnakan, sebelum ditetapkan dalam bentuk produk hukum seperti TAP MPR, undang-undang, atau instrumen hukum lainnya.
"Tadi Presiden minta agar dikaji ulang kembali untuk disempurnakan, setelah itu kemudian nanti akan dibutuhkan dengan produk apa pokok-pokok haluan negara ini akan dilakukan," tuturnya.
Dalam pertemuan itu, MPR juga mengundang Presiden untuk hadir dalam peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2025.
Dalam pertemuan itu, pimpinan MPR juga turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden dalam sejumlah forum internasional, termasuk KTT BRICS di Brasil dan peringatan Bastille Day di Prancis, yang dinilai berhasil meningkatkan citra Indonesia di mata dunia.
Selain itu, MPR juga mendukung penuh langkah Presiden dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ahmad Muzani menyebut, Presiden berkomitmen untuk terus menyuarakan dukungan terhadap Palestina di berbagai forum internasional, bahkan sedang mempertimbangkan pengiriman pasukan perdamaian sebagai bagian dari upaya perdamaian antara Palestina dan Israel.
"Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah lelah mendukung perjuangan rakyat Palestina. Ini mencerminkan konsistensi politik luar negeri kita yang bebas aktif dan berpihak pada kemanusiaan," kata Muzani.
Pihaknya berharap penguatan Pokok-Pokok Haluan Negara dapat menjadi arah pembangunan jangka panjang yang menjamin kesinambungan antarperiode pemerintahan, serta memperkuat kohesi antara lembaga negara dalam pengambilan kebijakan strategis nasional.
Baca juga: Sekretariat Jenderal MPR RI dan UGM Jalin Kerja Sama Penguatan Kajian Ketatanegaraan
Kontroversi Surat Perjanjian MBG di Blora: Keracunan Harus Dirahasiakan, Dikritik Keras DPRD |
![]() |
---|
Jokowi Arahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Pengamat: Menyedihkan, Kok Bicara Kekuasaan |
![]() |
---|
Tim Reformasi Polri Dibentuk, SETARA Ingatkan Jangan Terjebak Isu Jabatan |
![]() |
---|
Batal Bentuk TGPF, Prabowo Pilih Jalur Lembaga HAM untuk Investigasi Kerusuhan Agustus |
![]() |
---|
Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.