Inflasi Tembus 2,86 Persen, Wamendagri Minta Daerah dengan Inflasi Tinggi Lakukan Pengendalian

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut angka inflasi Indonesia year-on-year (YoY) pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen. Di tingkat global, Indonesia berada di peringkat 88 dari 186 negara, sementara di kawasan ASEAN menempati peringkat ke-8.

Terkait angka inflasi tersebut, Bima meminta agar pemerintah daerah (Pemda) dengan inflasi tinggi untuk segera memperkuat langkah pengendalian.

Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan Peran Pemda dalam Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Evaluasi Dukungan Pemda pada Program Tiga Juta Rumah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (17/11/2025).

“Nah di negara kita, Bapak-Ibu sekalian, inflasi di bulan Oktober 2025 ini, berdasarkan data memang tertinggi sepanjang tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan bulan September, angkanya naik 0,28 persen,” katanya.

Dia menjelaskan, selain dipengaruhi oleh faktor ekonomi domestik di daerah, angka inflasi tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika global.

Ia mencontohkan situasi di Amerika Serikat (AS) yang baru-baru ini mengalami shutdown pemerintahan federal selama sekitar 43 hari. Shutdown terpanjang dalam sejarah tersebut menghambat pembaruan berbagai data penting dan turut memengaruhi aktivitas ekspor-impor.

“Namun tidak seperti Indonesia karena Amerika ini sistem pemerintahan federal, jadi yang shutdown itu adalah anggaran dari pemerintah pusat. Kalau di Amerika dengan sistem federal maka pajak-pajak di negara bagian masih terus berjalan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pelayanan publik,” jelasnya.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Dorong Pembangunan Iklim Kompetitif Melalui Penghargaan Kepala Daerah

Selain itu, Bima menyoroti kecenderungan deflasi di Cina yang dipicu krisis properti dan kelebihan kapasitas produksi sektor industri. Kenaikan harga emas juga turut berkontribusi terhadap dinamika inflasi global.

“Seperti selalu kita kaji, selalu Pak Menteri [Dalam Negeri] juga sampaikan, adanya kenaikan harga emas yang juga memberikan andil bagi kenaikan inflasi,” imbuhnya.

Pada sisi domestik, sambungnya, komoditas penyumbang inflasi month-to-month antara lain emas perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel. Melihat kenaikan sejumlah komoditas tersebut, Bima menegaskan perlunya kewaspadaan daerah dalam merespons tekanan harga, terutama yang dipengaruhi faktor cuaca serta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru.

Bima merinci lima provinsi dengan inflasi tertinggi yaitu Sumatera Utara (4,97 persen), Riau (4,95 persen), Aceh (4,66 persen), Sumatera Barat (4,52 persen), Sulawesi Tengah (3,92 persen), dan Jambi (3,71 persen). Adapun provinsi dengan inflasi terendah adalah Papua (0,53 persen), Maluku Utara (1,18 persen), Lampung (1,20 persen), Papua Barat Daya (1,36 persen), Papua Barat (1,42 persen), dan Sulawesi Utara (1,48 persen).

Untuk tingkat kabupaten, inflasi tertinggi tercatat di Kerinci (6,70 persen), Tolitoli (6,69 persen), Pasaman Barat (6,67 persen), Deli Serdang (6,24 persen), dan Indragiri Hilir (6,14 persen). Sementara di tingkat kota, inflasi tertinggi terjadi di Padangsidimpuan (5,71 persen), Gunungsitoli (5,22 persen), Pematang Siantar (5,10 persen), Pekanbaru (5,01 persen), dan Dumai (4,94 persen).

“Kerja sama dengan daerah-daerah champion, saya kira itu penting,” tegasnya.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri secara langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto, Direktur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Telisa Aulia Falianty.