Ada Dugaan Pelanggaran Terkait Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Bawaslu Serahkan ke KASN

Keempat, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini.

Penjelasan Tim Ganjar-Mahfud

Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto mengungkapkan ada upaya-upaya untuk menutupi kejahatan demokrasi sebenarnya, soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

Hal itu diungkapkan Hasto saat ditanya wartawan soal isu Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, yang berisi untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres.

Hasto pun menegaskan, bahwa kebenaran yang sebenarnya akan terungkap ke permukaan.

“Nanti akan kita lihat, karena politik ini kan (bicara) arus kebenaran. Siapa yang melakukan manipulasi akan menuai sesuatu hal yang jauh lebih besar. Karena berbagai penggiringwn opini itu dilakukan untuk menutupi rekam jejaknya,” kata Hasto saat ditemui di sela-sela rapat konsoldiasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

“Sehingga nanti akan ada suatu dialektika, yang benar adalah benar,” sambung dia.

Hasto juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara seperti ini. Terlebih menggunakan manipulasi, apalagi kampanye hitam di Pilpres 2024

Dia lantas menyinggung soal kejadian kasus hoaks Ratna Sarumpaet pada tahun 2018 silam atau di masa-masa pertarungan Pilpres 2019 sedang berlangsung.

Dimana awalnya Ratna sempat disebut mengalami penggeroyokan oleh oknum aparat. Namun, pendukung Prabowo itu mengakui bahwa dirinya habis menjalani operasi sedot lemak di pipi dan pulang dengan kondisi lebam di wajahnya.

“Kami tidak (menggunakan manipulasi,red). Tadi dari Pak Arsjad juga menegaskan bahwa 'no black campaign', kita tidak mengenal model-model manipulasi drama. Dulu ada Ratna Sarumpaet dan ini kan muncul suatu drama-drama yang baru. Kami tidak pakar menjadi sutradara, pemain, penulis naskah, semua sekaligus. Kami enggak punya pengalaman di situ,” ungkap politisi asal Yogyakarta ini.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) ini pun merasa yakin, bahwa para Pj Gubernur akan menjaga prinsip netralitas.

Dia pun mengingatkan kembali bahwa kejadian di Mahkamah Konstitusi (MK) itulah contoh hilangnya sebuah prinsip netralitas.

“Tapi prinsip-prinsip ini kan terkoyak ketika Mahkamah Konstitusi yang terpisah saja itu bisa diintervensi. Inilah yang mengoyakkan prinsip-prinsip seperti itu. maka mari kita kembalikan pada roh demokrasi, jurdil, demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,” jelas Hasto.

Meski begitu, Hasto menepis bahwa upaya-upaya manipulasi tersebut adalah bentuk dari jebakan untuk pasangan Ganjar-Mahfud.