Sabtu, 13 September 2025

Pemilu 2024

PPATK: 36 Laporan Transaksi Mencurigakan Peserta Pemilu Sudah di Tangan Penegak Hukum

Polri dalam hal ini telah menerima 5 laporan transaksi mencurigakan, KPK 9 laporan, dan Kejaksaan Agung menerima 4 laporan.

Penulis: Ashri Fadilla
Tribunnews.com/ Ashri Fadilla
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (10/1/2024). Ia mengungkap adanya temuan21 bendahara partai politik (parpol) menerima pendanaan dari luar negeri selama periode 2022 hingga 2023. 

Lalu 3 informasi disampaikan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) dan 3 informasi disampaikan kepada Bawaslu di tahun 2023.

Menurut Ivan, transaksi mencurigakan oleh peserta Pemilu ini dilakukan dengan berbagai modus, yakni:

• Penerimaan setoran dalam jumlah signifikan oleh nominee atau penerima manfaat
• Menerima sumber dana dari luar negeri kepada rekening anggota partai politik dan calon legislatif
• Memanfaatkan rekening lain atau non-RKDK yang bukan rekening khusus dana kampanye
• Penukaran valuta asing ke money changer sebagai sumber pendanaan kampanye 2024
• Penyaluran hibah yang bersumber dari APBD ke rekening unit usaha fiktif
• Penyalah gunaan dana kredit yang mengalir kepada simpatisan yang diduga untuk kepentingan partai politik tertentu.

Namun seluruh data-data terkait transaksi mencurigakan ini tak bisa disampaikan secara rinci, melainkan terbatas pada agregatnya saja.

"Beberapa data tidak bisa kami sampaikan. Tapi apa yang bisa kami lakukan adalah menjaga proses demokrasi ini tidak tercemari dari uang-uang yang berasal dari tindak pidana," kata Ivan.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan