Pemilu 2024
Mardiono Ungkap Kekecewaan PPP atas Hasil Putusan MK di Sengketa Pileg: MK Jadi Gerbang Keadilan
Dengan putusan itu, PPP digadang sulit untuk bisa lolos ke parlemen karena upaya untuk meloloskan 4 persen Parliamentery Threshold (PT) makin sulit.
Penulis:
Rizki Sandi Saputra
Editor:
Wahyu Aji
Diketahui dari puluhan perkara yang diajukan PPP pada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 di MK. Lebih dari setengahnya telah ditolak atau tidak bisa dilanjutkan MK.
"Itu nanti (PPP tidak lolos ambang batas parlemen) yang jelas di sidang pembuktian dahulu nanti. Dari yang sudah diputus, berati selesai. Yang dipetikan putusan itu," kata Fajar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).
Sementara itu untuk sengeketa lainnya dijelaskannya harus ada pembuktian dahulu.
"Terlepas nanti terbukti atau tidak. Nanti akan jawab pertanyaan itu (PPP tidak lolos ambang batas parlemen) sekarang belum bisa. Karena pembuktian itu ada dua kemungkinannya terbukti atau tidak dalil permohonannya," jelasnya.
Fajar menjelaskan sidang pembuktian PHPU Pileg 2024 akan diselenggarakan awal pekan depan.
Baca juga: Babak Baru Sengeketa PHPU Pileg 2024 PPP di MK, Masuki Pembuktian Awal Pekan Depan
"Pembuktiannya akan kita selenggarakan mulai Senin. Dari situ nanti menghadirkan saksi, ahli mungkin untuk memperkuat dalil. Nanti kita bisa lihat dalilnya, contoh PPP terbukti atau tidak di luar yang sudah ada petikan putusan," tegasnya.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.