Tunjangan DPR RI
1.250 Personel Gabungan Amankan Demo Mahasiswa di DPR Hari Ini, Warga Diimbau Cari Jalur Alternatif
Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda Jakarta dikerahkan untuk mengamankan kegiatan aksi mahasiswa di DPR.
Penulis:
Nuryanti
Editor:
Nanda Lusiana Saputri
"Ya lihat di media sosial, di IG (Instagram) sama dari WA (WhatsApp), katanya mau ada demo di DPR siang ini," ucap Hendi, seorang driver ojek online, Senin.
Sementara itu, puluhan pedagang kaki lima juga sudah menunggu kedatangan peserta aksi yang disebut akan datang dalam jumlah besar.
Puluhan pedagang itu ngemper di luar pagar gedung kompleks parlemen.
Mereka sebagian besar menjual air mineral, makanan ringan, hingga atribut aksi seperti bendera Merah Putih.
"Mana nih mahasiswa, katanya mau dateng," ujar seorang pedagang dengan nada kesal di lokasi, Senin.
Masyarakat Bebas Berekspresi
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, mengaku menghargai aspirasi masyarakat.
"Kalau buat kami sendiri kami menghargai upaya-upaya yang akan dilakukan masyarakat," ujarnya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (24/8/2025).
Menurut mantan wakil Bupati Cirebon ini, masyarakat memiliki kebebasan dalam melayangkan ekspresi termasuk kepada wakil rakyat.
"Karena mereka juga bebas untuk melakukan ekspresi," tambahnya.
Terhadap tuntutan dari masyarakat, Selly yang berasal dari Daerah Pemilihan atau Dapil Jawa Barat VIII, mengatakan di DPR RI sudah ada alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan menampung segala aspirasi masyarakat.
Sehingga, kata Selly, rencana aksi yang akan dilakukan mahasiswa itu adalah hal wajar.
"Tentu ada badan yang akan menerima aspirasi masyarakat dan tentu demokrasi itu satu hal yang wajar," imbuhnya.
Baca juga: Demo 25 Agustus di DPR RI Hari Ini: 3 Tuntutan Utama Mahasiswa, Massa Warga Sipil Padati Lokasi

Kata Pengamat
Pengamat politik dari Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID), Nazar El Mahfudzi, menilai gelombang seruan ini mencerminkan krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif.
Ia mengatakan, demonstrasi mahasiswa bukan sekadar ekspresi kemarahan, melainkan alarm bagi sistem demokrasi yang dinilai tidak lagi responsif terhadap aspirasi rakyat.
“Aksi ini adalah sinyal bahwa sistem perwakilan kita perlu dievaluasi. Namun, solusi bukan pada pembubaran DPR, melainkan reformasi konstitusi yang menyeluruh,” kata Nazar dalam keterangannya, Minggu.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.