Kampanye Hari Anti Kekerasan Perempuan dan Anak 2025, Pemprov DKI Siap Wujudkan Jakarta yang Aman

TRIBUNNEWS.COM - Kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan gerakan global yang mengingatkan dunia bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. 

Setiap tahun, peringatan internasional yang berlangsung pada 25 November hingga 10 Desember ini menjadi ruang bersama untuk mengajak masyarakat lebih peduli dan peka terhadap berbagai bentuk kekerasan yang masih dialami perempuan dan anak di berbagai belahan dunia.

Sebagai bagian dari rangkaian kampanye tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) menggelar Kick Off Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta 2025 di Balai Kota Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

Kegiatan ini terlaksana berkat kolaborasi dengan Komnas Perempuan dan diramaikan dengan berbagai aktivitas, seperti pameran, pementasan musik, healing space, stand up comedy, olahraga, hingga talkshow yang digelar di Plaza Selatan Monas dan Balai Agung.

Sesi talkshow menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, antara lain Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perwakilan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta, Komisioner Komnas Perempuan, Direktur LBH APIK Jakarta, serta Angkie Yudistia sebagai influencer yang turut menyuarakan isu-isu perlindungan perempuan dan anak.

Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Iin Mutmainnah, mengatakan kegiatan ini menjadi penanda dimulainya rangkaian kampanye tahunan yang selalu berlangsung pada 25 November hingga 10 Desember—bertepatan dengan Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Hari Hak Asasi Manusia Internasional.

“Kampanye ini digelar setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk komitmen untuk mendorong tindakan nyata dalam menghapus kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan terhadap anak,” ujarnya.

Baca juga: Tingkatkan Layanan Kesehatan, Gubernur Pramono Inisiasi Pendirian RS Standar Internasional di Cakung

Pemprov DKI Perkuat Perlindungan Anak dan Perempuan

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, berdialog dengan Perwakilan Anak Jakarta untuk mendengar langsung suara serta aspirasi mereka terkait isu kekerasan dan perlindungan anak. Ia menyinggung kasus kekerasan dan perundungan yang baru-baru ini terjadi di lingkungan sekolah, sekaligus menegaskan pentingnya memberi ruang bagi anak-anak untuk didengar.

Menurut Rano, kasus bullying masih sering terjadi dan membutuhkan ketegasan kolektif guna menciptakan lingkungan yang aman bagi semua anak. “Apa yang terjadi harus menjadi contoh buat kita agar lebih waspada. Saya memerintahkan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengusut tuntas kasus tersebut agar tidak terulang,” ujarnya.

Rano juga memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat perlindungan anak dan perempuan. Di antaranya, pemutihan lebih dari 6.000 ijazah yang sebelumnya tertahan di sekolah, serta peningkatan jumlah penerima KJP dari sekitar 200 ribu menjadi 715 ribu anak.

Selain itu, ia menekankan pentingnya dukungan terhadap anak perempuan yang ingin bermain sepak bola, serta perlunya regulasi yang melindungi anak dari paparan rokok, termasuk rencana perda larangan merokok di sejumlah area.

“Tidak ada cara lain selain kita bekerja sama melakukan perbaikan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, namun gerakan ini harus tumbuh dari masyarakat, karena masyarakatlah yang merasakan langsung dampaknya,” katanya.

Rangkaian Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di DKI Jakarta akan berlanjut dengan penempelan stiker Anti Kekerasan di armada Transjakarta pada 26 November 2025 oleh Wakil Gubernur. Untuk memperluas jangkauan pesan kampanye, roadshow juga akan digelar di empat wilayah kota administrasi: Jakarta Timur pada 1 Desember, Jakarta Utara pada 2 Desember, Jakarta Selatan pada 3 Desember, dan Jakarta Barat pada 4 Desember 2025.

Puncak kampanye akan diselenggarakan pada Minggu, 21 Desember 2025, melalui acara Jakarta Penuh Warna. Kampanye ini turut diperkuat dengan penyebaran infografis, penayangan videotron, serta bingkai foto digital agar pesan perlindungan perempuan dan anak dapat tersampaikan secara luas dan berkelanjutan.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta dan Gapopin Perkuat Layanan Kesehatan Penglihatan Masyarakat