Jokowi Minta Jabatan Eselon III dan IV Dihapus, Berdampak Positif atau Negatif? Ini Kata Pakar
Ahli hukum tata negara UNS, Agus Riwanto menilai kebijakan Presiden Jokowi penghapusan eselon III dan IV memiliki dampak positif dan negatif.
Penulis:
Endra Kurniawan
Editor:
Miftah
lihat foto
Agus memandingkan reformasi birokrasi di level negara dengan tinggat perusahaan.
"Beda reformasi sektor di corporate lebih cepat."
"Karena pengambilan keputusan orang per orang," lanjutnya.
2. Pelayanan publik yang dikorbankan
Agus menyebut Presiden Jokowi membutuhkan banyak persiapan untuk mereformasi birokrasinya.
Ia menyarankan kepada mantan Wali Kota Solo itu untuk membuat road map.
Dengan harapan rencana menghapus eselon III dan IV tidak dilakukan secara instan.
Sehingga pelayanan publik tidak menjadi korban.
"Butuh apa yang saya sebut road map atau blue print.
"Itu harus dilakukan dengan jeli. Tidak bisa dilakukan secepat itu" katanya.
Baca: KRONOLOGI Kecelakaan Tunggal Dylan Carr, Sopir Truk: Kirain Kopel Saya yang Jatuh
3. SDM yang belum merata
Presiden Jokowi tidak hanya berfokus kepada penghapusan jabatan eselon III dan IV namun juga pemerataan sumber daya manusia (SDM).
Agus melihat masih ada masalah menumpuknya SDM di beberapa kementerian, sedangkan di kementerian lainya masih kurang.
"Ada beberapa SDM mesti ditaruh ke tempat lain biar ekosistem kerja berjalan baik"
