Revisi UU KPK

Laode M Syarif: Seharusnya yang Direvisi Undang-Undang Tipikor, Bukan Undang-Undang KPK

Laode M Syarif mengatakan sejatinya yang direvisi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bukan Undang-Undang KPK.

Laode M Syarif: Seharusnya yang Direvisi Undang-Undang Tipikor, Bukan Undang-Undang KPK
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif memberikan keterangan pers terkait pengesahan revisi undang-undang KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Laode M. Syarif mengatakan ingin mengetahui model pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK sebagaimana tercantum dalam revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Syarif kemudian kembali membahas soal revisi UU KPK.

Baca: Mahfud MD Sebut Akan Ada Kejutan Terkait Nama-nama Dewan Pengawas KPK

Terhambatnya investasi di Indonesia menjadi salah satu alasan pemerintah dan DPR merevisi UU nomor 30 tahun 2002.

Menurut Syarif, alasan tersebut tak masuk akal.

"Apa yang mennghalangi investasi di Indonesia? Ya nomor satu itu korupsi. Mengapa mereka (investor) tidak mau datang ke Indonesia? makanya men-dismantle anti-corruption agency seperti KPK itu tidak sesuai dengan logika sebenarnya," kata Syarif.

Korupsi hambat investasi

Proses revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjalan kilat hingga kini masih jadi pertanyaan.

Bahkan, tiga pimpinan KPK kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU KPK yang baru lantaran proses revisinya dinilai tidak sesuai dengan prosedur.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, dasar revisi yang dilakukan pemerintah dan DPR ialah lantaran terhambatnya investasi di Indonesia.

Pembahasan revisi UU KPK, katanya, berjalan kilat dengan dalih agar seluruh investasi yang datang dapat berjalan dengan baik.

Baca: PDIP, PKS, dan PKB Tegaskan Komitmennya Tidak Akan Calonkan Mantan Narapidana Korupsi dalam Pilkada

"Bapak Ibu yang hidup di Indonesia pasti mengetahui tiba-tiba dalam waktu 13 hari kemudian UU KPK yang baru dibuat. Salah satu isu penting dalam keluarnya UU itu ada isu ternyata menghambat adanya investasi," kata Agus Rahardjo di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Halaman
123
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved