Breaking News:

UU Cipta Kerja

Putusan MK Selesaikan Masalah Tapi Berpotensi Menimbulkan Masalah Baru

Arsul mengatakan putusan MK terkait UU Cipta Kerja turut berpotensi menimbulkan masalah baru nantinya.

Chaerul Umam
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota MPR RI Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Cipta Kerja (Ciptaker) dianggap menyelesaikan masalah dari segi formil UU tersebut.

Dari perspektif ketatanegaraan, Arsul mengatakan putusan MK membuat pemerintah dan DPR melakukan perbaikan dari prosedur pembentukan UU, sehingga memenuhi syarat-syarat formil.

"Terhadap perkara pengujian UU Ciptaker yang diputus saat ini adalah uji formil, putusannya secara singkat bisa disebut dengan inkonstitusional bersyarat. Artinya pembentuk undang-undang harus memperbaiki prosedur pembentukan undang-undang," ujar Arsul, dalam diskusi 'Menakar Inkonstitusionalitas UU Ciptaker Pascaputusan MK', Senin (29/11/2021).

"Bukan materinya, namun prosedur pembentukan undang-undangnya, agar memenuhi syarat-syarat formil dan syarat formil itu tidak ada di dalam UUD. Adanya di dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan peserta undang-undang perubahannya, nomor 15 tahun 2019," imbuhnya.

Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PPP itu mengatakan putusan MK bukan tanpa masalah.

Karena di sisi lain, keputusan itu turut berpotensi menimbulkan masalah baru nantinya. Dengan catatan bahwa yang diuji saat ini hanyalah uji formil, padahal terdapat uji materiil.

Baca juga: UU Cipta Kerja Masih Tetap Berlaku, Pemerintah Jamin Keamanan dan Kepastian Investasi 

Kekhawatiran Arsul, nantinya pascaperbaikan dari segi formil telah dilakukan oleh pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang, ada pihak-pihak yang tak puas dari segi materiil.

Hal tersebut dapat membuat pengujian kembali dilakukan di kemudian hari. Oleh karenanya Arsul menyebut putusan MK di awal tidak menyelesaikan masalah dan dapat menimbulkan masalah baru.

"Saya melihat ini berpotensi menimbulkan masalah. Karena jika ada yang tidak puas dari segi materiil inikan di uji lagi secara material. Nanti jangan-jangan formilnya sudah benar, kemudian materinya diuji dikabulkan. Artinya putusan itu sebagai sebuah keputusan atau tidak mengikuti prinsip menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah," ucapnya.

Solusi yang ditawarkan Arsul kepada MK adalah dengan memutuskan untuk uji formil dan materiil secara berbarengan. Dengan demikian, perbaikan yang dilakukan langsung secara menyeluruh dan tidak menimbulkan potensi muncul masalah baru.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved