Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Disebut Butuhkan Banyak Biaya, Mardani: KPU Sudah Coba Atasi

"Itu sekiranya bisa dioptimalkan untuk sistem proporsional terbuka," jelasnya.

Kemudian Mardani juga mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka punya kelemahan karena setiap caleg itu punya peluang yang sama.

Maka semua akan bekerja berusaha mendapatkan suara terbanyak.

Lalu dikatakan Mardani sistem pemilu proporsional terbuka juga lebih disukai partai-partai baru.

"Biasanya partai-partai yang identitasnya belum kuat mereka akan berharap proporsional terbuka karena seluruh calengnya akan menjadi prajurit-prajurit handal untuk mencari suara," ungkapnya.

Sementara itu untuk sistem pemilu proposional tertutup. Mardani menyebutkan bahwa kekurangannya oligarki bisa pindah ke partai politik.

Menurut Mardani hal itu bisa terjadi jika tidak ada reformasi internal dari partai politik.

"Kelemahannya kalau proporsional tertutup itu kalau kita melakukan proposal tertutup, tapi tidak ada reformasi di internal partai maka oligarki di luar berpindah ke oligarki di dalam partai," kata Mardani.

Mardani melanjutkan pimpinan partai bisa semena-mena menentukan nomor urut caleg. Yang mana caleg dekat dengan pimpinan parpol dapat nomor urut yang baik yang berprestasi belum terdapat nomor urut yang baik.

"Padahal haknya rakyat mendapatkan calon yang berkualitas itu kelemahannya," tegasnya.

Meski sistem proporsional tertutup punya kekurangan, Anggota DPR Komisi II itu juga mengatakan proporsional tertutup juga punya kelebihan tersendiri.

"Kelebihannya adalah partai akan menjadi institusi yang lebih sehat karena yang dipilih adalah partai, yang punya otoritas adalah pantai, yang akan tumbuh berkembang adalah partai," jelasnya.

Mardani melanjutkan tidak akan terjadi kadar kutu loncat misal 2004 Kader Golkar, kemudian 2019 Demokrat, 2014 PDIP dan terpilih terus. Menurut Mardani proposional tertutup bakal ada kaderisasi partai yang baik.

"Kalau proporsional tertutup rakyat akan lihat karena cuma nyoblos partai. Mana partai yang baik, keterikatan masyarakat dengan partai akan baik dan biasanya kalau tertutup akan ada kaderisasi yang baik," jelasnya.

Mardani juga menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka dan tertutup sebetulnya pernah dipakai di Indonesia.

"Proporsional tertutup kita pernah gunakan sebelum 2004. Itu adalah menggunakan cara yang sederhana yaitu otoritas banyak diberikan kepada partai karena proposal tertutup kita cuma nyoblos partai. Nanti partai yang menentukan nomor urut calegnya bukan suara terbanyak," tutupnya.