Pemilu 2024
PBB Sebut Proporsional Terbuka Berbiaya Tinggi, Caleg Tidak Dikaderisasi
Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor menilai sistem Pemilu proposional terbuka menghabiskan biaya yang cukup tinggi
Penulis:
Fersianus Waku
Editor:
Johnson Simanjuntak
Selain itu, ia mengungkapkan jika melalui sistem Pemilu proposional terbuka bahwa nomor urut tidak menjadi patokan karena sistem suara terbanyak.
"Partai pun diabaikan, otomatis kan orang akan mensosialisasikan dirinya. Pak Febby, nomor satu, Pak Afriansyah Feri nomor dua. Nah mensosialisasikan dirinya," ungkap Afriansyah.
Afriansyah menjelaskan dengan mensosialisasikan dirinya, maka program partai tidak berjalan.
Bahkan, sejumlah spanduk yang terpampang hanya mensosialisasikan individu Caleg, bukan program partai.
"Nah ini timbullah persoalan, sudah biaya tinggi, kemudian mekanisme itu yang kita lakukan dalam rangka memperebutkan lima kursi tadi di Dapil yang sama berebut, tentunya ini membuat hal yang tidak baik," jelasnya.
Lebih lanjut, Afriansyah menambahkan jika sistem Pemilu proposional terbuka juga menimbulkan pragmatisme di kalangan masyarakat.
"Masyarakat akhirnya pragmatisme, timbullah keinginan masyarakat 'siapa yang punya uang kita pilih'," tuturnya.
Ia menuturkan Caleg yang memiliki dana yang banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat lalu bawa sesuatu dan akan tandai dan catat oleh masyarakat.
"Nah caleg yang potensial artinya punya nama tapi tidak punya uang turun ke bawah model saya ini mungkin tidak laku," tegas Afriansyah.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.