PPP Balas Kritikan AHY Terhadap Program Pemerintahan Jokowi, Pengamat Ungkit Era SBY

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno merespons terkait Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membalas kritikan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap sejumlah program Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Adi mengatakan, posisi Partai Demokrat dan AHY sendiri, saat ini sebagai partai yang berada di luar Pemerintah atau oposisi.

Sehingga, ucapnya, pasti akan mendapatkan serangan balik dari kubu Pemerintah.

"Artinya apa, Demokrat sekalipun saat ini berada di luar Pemerintah, oposisi, tapi di (Pilpres) 2004 dan 2009 adalah partai yang 2 periode berkuasa," kata Adi saat dihubungi, Jumat (17/3/2023).

"Jadi tidak mengherankan kalau kemudian serangan AHY terhadap Jokowi dan Ma'ruf Amin ini disambut dengan serangan balik oleh kubu Pemerintah," sambung Adi.

Baca juga: Demokrat Bantah Pidato Politik AHY untuk Daya Tawar Jadi Cawapres Anies Baswedan

Serangan balik tersebut, Adi menjelaskan berkaitan dengan respons Arsul Sani terhadap AHY yang menyatakan pemerintahan era Jokowi dan Ma'ruf Amin grasa grusu.

"Seperti yang disampaikan Arsul Sani bahwa Jokowi sama Ma'ruf Amin dituding grasa-grusu. Tapi ingat bahwa di zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga banyak borok dan banyak kesalahan. Banyak kasus-kasus yang juga mangkrak ya. Banyak pembangunan-pembangunan yang juga tidak selesai. Itu artinya serangan balik."

Menurut Adi, sekalipun AHY menganggap Pemerintah saat ini tidak baik-baik saja, bukan berarti di zaman SBY juga baik-baik saja.

"Di zaman SBY kalau versi Arsul sama saja. Ya banyak borok. Banyak catatan-catatan yang juga meninggalkan sesuatu yang tidak baik buat bangsa dan negara ini," ungkapnya.

Meski demikian, Adi mengatakan, di ruang demokrasi yang serba terbuka saat ini siapapun boleh mengkritik dan menyanjung Pemerintah.

"Yang penting kritiknya itu tentu saja harus memberikan pencerahan kepada rakyat. Yang penting berdasarkan fakta-fakta yang cukul terukur ya," jelasnya.

Lebih lanjut, menurutnya, akan sangat menarik jika nantinya AHY menunjukkan fakta-fakta politik terkait pernyataannya itu kepada publik.

"Apa yang kemudian dianggap sebagai grasa-grusu dan pembangunan di era Jokowi itu tidak berguna untuk rakyat kecil, tunjukkan buktinya apa. Kan semakin menarik dilihat oleh publik."

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai kritikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap sejumlah program Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin prematur.

"Penilaian AHY terhadap sejumlah program Pemerintahan Jokowi-Maruf dalam pidato politiknya baru-baru ini adalah penilaian yang prematur," kata Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani kepada wartawan, Kamis (16/3/2023).

Sebab, Arsul berpendapat bahwa Pemerintahan Jokowi-Maruf sedang berjalan dan belum menyelesaikan masa baktinya.

"Mengapa prematur? Karena Pemerintahan Jokowi-Maruf adalah pemerintahan yang sedang berjalan, belum menyelesaikan periode pemerintahannya," ujarnya.

Dia menyebut seyogianya akan lebih tepat menilai apakah pilihan-pilihan kebijakan dan program Jokowi-Maruf gagal, sia-sia atau tidak bermanfaat setelah masa baktinya selesai.

"Atau setidaknya setelah waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan kebijakan atau program itu terlewati tanpa hasil nyata," ujar Arsul.

Menurut Arsul, mengkritisi kebijakan paga masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono lebih tepat lantaran masa baktinya telah selesai.

"Kita lebih pas misalnya mengkritisi atau menilai program pemerintahan SBY-Budiono karena memang masa baktinya sudah lewat dan melihat hasilnya," ucapnya.

Dia mencotohkan kebijakan SBY dalam Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

"Contoh kita bisa mengatakan bahwa kebijakan dan program Pemerintahan SBY terkait dengan pusat olahraga terpadu yang dikenal sebagai proyek Hambalang," ujar Arsul.

Arsul juga mengungkit program stabilisasi sektor keuangan atau perbankan Bank Century di era SBY yang disebutnya gagal karena timbul korupsi dalam pelaksanaanya.

"Bahkan proses hukumnya belum selesai sampai dengan sekarang. Kemudian negara mengalami kerugian karena tidak bisa di-recovery dan proyeknya mangkrak," ucap dia.

Lebih lanjut, dia juga menyinggung kebijakan deforestasi atau pelepasan kawasan hutan yang luar biasa jumlah luasannya selama 10 tahun masa Pemerintahan SBY.

"Itu juga bisa dipertanyakan manfaatnya bagi rakyat kecil dan bagi preservasi lingkungan hidup kita," ungkap Arsul.

Arsul menambahkan kasus korupsi proyek Hambalang lebih nyata grasa-grusunya ketimbang menilai pemerintahan yang sedang berjalan.

"Jadi bicara grasa-grusu maka proyek Hambalang itu justru lebih nyata grasa-grusunya," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritisi sejumlah program Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, tata kelola pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dikelola dengan baik.

"Banyak program pemerintah dilakukan grasa-grusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan," kata AHY dalam pidato politiknya di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

AHY mencotohkan program Pemerintahan Presiden Jokowi tersebut salah satunya adalah food estate.

"Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program food estate?" tanya dia.

Dia menyebut bahwa sejumlah akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritisi kebijakan food estate.

"Program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial," ujar AHY.

AHY menjelaskan kedaulatan pangan harus berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal.

"Ini mengacu pada mazhab ekonomi Partai Demokrat yaitu sustainable grow with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan alam," jelasnya.

Selain itu, dia juga mengkritisi pembentukan undang-undang (UU) Ciptaker yang dianggapnya selain tidak berpihak kepada tenaga kerja, juga pembuatannya terburu-buru.

"Bukan hanya karena isinya yang kurang berpihak pada tenaga kerja, tetapi juga karena pembuatan aturannya dilakukan grasa-grusu," ujar AHY.

Karenanya, AHY tak mengherankan ketika mahkamah konstitusi (MK) menyatakan UU Ciptaker tadi sebagai produk yang inkonstitusional.

Namun, dia menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menerbitkan Perppu Ciptaker sebagai respons perintah MK.

"Hal ini kembali menegaskan, bahwa lembaga good governance akan memicu terjadinya ketidakpastian hukum," ungkapnya.

Menurut AHY, hal tersebut bisa menimbulkan kepercayaan dunia usaha dan Investor nasional maupun luar negeri menurun kepada Indonesia.

"Tidak sedikit yang akhirnya membatalkan rencana investasinya. Padahal kita sangat membutuhkan investasi itu untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.
--