Dorong Munaslub Golkar, Ridwan Hisjam: Saya Tidak Mau Menurunkan Airlangga

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengaku tidak ada niat untuk menurunkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum maupun calon presiden. Hal itu menyusul pernyataannya untuk menggulirkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Penegasan tersebut disampaikan Ridwan setelah disidang etik selama tiga jam oleh Dewan Etik Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Selasa (18/7/2023). 

Baca juga: Ketua DPP PPP: Kami Belum Temukan Bukti Jokowi Dukung Prabowo

Ia pun mengaku tidak berniat untuk menurunkan Airlangga Hartarto. Sebaliknya, Ia pun meyakini Menko Perekonomian RI itu akan tetap amanah melaksanakan mandat partai untuk menjadi capres.

"Saya tetap yakin kalau Airlangga maju calon presiden bahwa kita akan fight. Jadi saya tidak ada mau menurunkan Airlangga," kata Ridwan.

Baca juga: Disidang Dewan Etik Golkar Selama 3 Jam, Ridwan Hisjam Tegaskan Munaslub Konstitusional

Ridwan menuturkan bahwa munaslub sejatinya tidak perlu dijalankan jika nantinya Airlangga menjalankan tiga rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar. Satu di antaranya, saran agar Airlangga Hartarto membentuk koalisi atau poros baru.

Saya tetap yakin kalau Airlangga maju calon presiden bahwa kita akan fight. Jadi saya tidak ada mau menurunkan Airlangga

Rekomendasi itu tertuang dalam surat Dewan Pakar Partai Golkar Nomor B-/WANKAR/PG/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono dan Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni.

"Kalau itu dilaksanakan keputusannya sudah ada kan satu dua tiga itu kan keputusannya dewan pakar ya jalankan jalan. Tidak perlu Munaslub ya kan. Itu saja," jelasnya.

Namun begitu, Ridwan menuturkan munaslub harus digulirkan jika nantinya Airlangga tidak memenuhi rekomendasi dewan pakar partai Golkar. Hal itu pun dinilai konstitusi untuk dijalankan intenal Golkar.

"Tapi kalau Airlangga tidak jalankan ya harus proses konstitusi. Tadi itu lama berdiskusi tentang tidak munaslub tetapi melalui proses rapim. Saya bilang, loh kenapa kita kok berbicara bahwa Airlangga tidak maju. Ya harus maju dong saya bilang gitu," jelasnya.

Namun begitu, Ia menyerahkan proses munaslub tersebut kepada DPP maupun DPD Golkar di seluruh Indonesia. 

Baca juga: Tokoh Senior Diperiksa Karena Gulirkan Munaslub, Ketua Dewan Etik Golkar: Maksudnya Apa?

"Itu (munaslub) kan haknya pemilik suara. Tapi kalau proses kontitusinya untuk mengubah keputusan munas ya munas. Kalau keputusan rapim ya rapim. Itu saya jelaskan. Itu konstitusi tidak perlu saya jelaskan. Itu konstitusi tidak perlu diperdebatkan," jelasnya.

Sebaliknya, Ia mengkritik balik jika ada pengurus Golkar yang memintanya dipecat karena terus menyuarakan Munaslub.

"Saya berbicara semua konstitusional, nah jadi saya juga minta tolong kepada teman-teman saya yang di fraksi Partai Golkar atau di pengurus DPP, buka yang namanya konstitusi baru bicara. Jangan minta saya dipecat, apa segala yang minta dipecat itu yang tidak konstitusional itu yang harus dipecat karena dia tidak konstitusional," tukasnya.

Sebelumnya, Dewan Etik Partai Golkar memanggil dua kader yang mewacanakan digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) partai. Pemanggilan Dewan Etik hari pertama digelar dengan memanggil Wakil Ketua Umum Depinas SOKSI Lawrence Siburian, pada Senin (17/7/2023).

Pemanggilan Dewan Etik terhadap Lawrence digelar secara tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat. Sidang terhadap Lawrence dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan baru selesai pada pukul 13.00 WIB.

Ketua Dewan Etik Partai Golkar Muhammad Hatta mengaku pemanggilan terhadap Lawrence sebagai bentuk undangan klarifikasi atas pernyataannya yang membuat gaduh internal partai berlambang pohon beringin.

Ia mengaku, meminta penjelasan kepada Lawrence atas wacana munaslub yang disampaikan kepada media massa beberapa waktu lalu.

“Jika Dewan Etik mendengar, melihat hal-hal yang dilakukan kader/anggota Partai Golkar yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang tertuang dalam peraturan organisasi dan kita lihat itu ada hal-hal yang diduga melanggar PO Etik Golkar, maka kita akan panggil yang bersangkutan melalui undangan klarifikasi, Jadi tidak harus selalu ada yg melaporkan,” tutur Hatta usai sidang Dewan Etik di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Hatta menambahkan, dalam forum klatifikasi, Dewan Etik mepersilahkan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait munaslub Golkar.

"Kita juga memberikan nasehat kepada yang bersangkutan agar itu tidak meluas menjadi ruang konflik di wilayah publik. Itu intinya,” tegas Hatta.

Baca juga: Dewan Etik Golkar Panggil Lawrence Siburian dan Ridwan Hisjam Terkait Wacana Munaslub

Ketua Dewan Etik menegaskan, pihaknya memiliki wewenang untuk memeriksa terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan seluruh kader Golkar. Sebab, Dewan Etik mendapatkan mandat dari forum Musyawarah Nasional (Munas) 2019 yang tertuang dalam pasal pasal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai Golkar.

Ia mengaku, ada banyak aduan terhadap dugaan pelanggaran etik kader Golkar, namun, aduan tersebut ada yang ditindaklanjuti maupun dihentikan terlebih jika pengaduan itu bernuansa fitnah dan tidak disertai dgn bukti pendukungnya.

Hatta menegaskan, setiap persoalan etik bakal diselesaikan menurut tingkatan kasusnya. Jika memang ada dugaan pelanggaran Etik berat pada kader, sanksi terberat adalah pemecatan dari keanggotaan partai.

"Jika ada yang dengan sengaja membuat gerakan yang dapat merusak partai, itu akan kita kenakan pelanggaran etik berat. Kalau sudah berat, ya tentu yang bersangkutan dicabut KTA-nya dan tidak mendapat penugasan organisasi serta Dikeluarkan dari partai," ujar Hatta.

Ia menegaskan, munaslub bukan forum untuk mengevaluasi program DPP. Ia mengatakan, menggulirkan munaslub memiliki ketentuan dan mekanisme sendiri.

"Jadi membawa wacana munaslub ke ruang publik dapat menimbulkan penafsiran yang macam-macam dan menimbulkan pertanyaan apa maksud membawa masalah internal keruang publik, disamping itu akan membuat arus bawah, akar rumput, menjadi kebingungan,” tegas Ketua Dewan Etik.