Anies Baswedan Bakal Bersanding Dengan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo: Saya Tidak Khawatir

Laporan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal Calon Presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo mengaku tak khawatir NasDem-PKB jalin kerja sama di Pilpres 2024.

Diketahui Anies Baswedan dikabarkan telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

"Saya tidak khawatir," kata Ganjar singkat kepada awak media di Djakarta Theather, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023) malam.

Baca juga: Survei LSI: Prabowo Menang Putaran Kedua Pilpres atas Ganjar ataupun Anies

Diberitakan sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Demokrat/Anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya mengungkapkan bahwa partainya akan melakukan Rapat Majelis Tinggi menyikapi pernyataan Anies Baswedan setuju Ketua Umum PKB jadi pendampingnya di Pilpres 2024.

"Dalam kapasitas saya, baik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat maupun sebagai anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, saya ingin menyampaikan perkembangan situasi terkini," kata Teuku Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Ia melanjutkan penjelasan ini ia tujukan utamanya kepada para pemimpin dan kader Demokrat di seluruh Tanah Air, dan tentunya juga kepada masyarakat luas.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," ungkapnya.

Dikatakannya bahwa persetujuan itu dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli)," jelas Teuku Riefky.

Baca juga: LSI: Prabowo Menang Telak dari Ganjar Jika Pilpres Berlangsung Dua Putaran, Selisih Hingga 5 Persen

Ia juga mengungkapkan menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.

"Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai. Sebagai bahan pertanggungjawaban Anggota Tim 8 yang mewakili Partai Demokrat kepada Rapat Majelis Tinggi Partai," tegasnya.