Riza Patria Balas Kritik Anies Baswedan: Semua Presiden Punya Cara Masing-masing Susun Kabinet

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menanggapi pernyataan Eks Gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang mengkritik kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena dinilai terlalu gemuk.

Riza menegaskan, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan setiap pemimpin memiliki pendekatan yang berbeda dalam memilih menteri.

“Semua presiden punya cara masing-masing ya dalam menyusun kabinet. Indonesia ini negara yang sangat besar, sangat luas, jumlah penduduknya tidak kurang dari 280 juta jiwa dengan berbagai masalah yang kompleks,” ujar Riza Patria di sela acara Musyawarah Nasional Perempuan Indonesia Raya (PIRA) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Eks Wagub Jakarta era Anies itu mengatakan, keputusan Presiden Prabowo menambah jumlah menteri dan wakil menteri bukan karena bagi-bagi jabatan.

Akan tetapi, kata Riza, karena kebutuhan kerja yang makin luas dan kompleks.

“Beban di pemerintahan dalam negeri juga besar, masalah-masalahnya sangat penting, jadi perlu ada penambahan. Yang penting semuanya bekerja secara jujur, menjaga nama baik bangsa,” katanya.

Wakil Menteri Perdesaan itu menambahkan, Presiden Prabowo selalu mengedepankan prinsip inklusif dan akomodatif dalam membentuk kabinet. Semua kalangan diajak terlibat untuk memperkuat pembangunan nasional.

“Bapak Presiden itu selalu akomodatif. Semua partai, ormas, pengusaha, mahasiswa, buruh, pekerja, perempuan semua diajak terlibat aktif. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan dan memastikan semua elemen bangsa berbuat,” ujar Riza.

Terkait peluang reshuffle lanjutan, Riza menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo.

“Itu hak prerogatif presiden. Kita tunggu saja. Yang penting kita lihat progres positifnya, kinerja pemerintah semakin hari semakin baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyindir pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilainya semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi. 

Menurut Anies, praktik transaksional dalam birokrasi dan politik telah membuat jabatan publik tidak lagi ditentukan oleh kompetensi, melainkan oleh kedekatan politik dan kepentingan kekuasaan. 

Hal itu disampaikan Anies saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Ballroom UTC Semarang, Rabu (8/10/2025). 

“Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar,” ujar Anies.

Anies menyebut praktik pemerintahan hari ini terlalu berorientasi pada politik jangka pendek.