Jokowi Sebut Punya Data Parpol, Pengamat: Timbulkan Pertanyaan Serius Kemungkinan Abuse of Power
Diketahui beberapa waktu lalu Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya memiliki akses ke informasi intelijen tentang partai politik.
Penulis:
Rahmat Fajar Nugraha
Editor:
Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai pernyataan Presiden Jokowi punya data parpol timbulkan pertanyaan serius kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.
Diketahui beberapa waktu lalu Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya memiliki akses ke informasi intelijen tentang partai politik.
"Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) demi kepentingan politik pragmatis pribadi. Pernyataan tersebut mempunyai implikasi dan ancaman yang sangat serius terhadap kualitas, nilai-nilai dan roh demokrasi itu sendiri," kata Pangi dalam keterangannya Selasa (19/9/2023).
Dikatakan Pangi alat alat-organ organ negara, data intelijen tidak tepat dipakai untuk memata-matai ketua umum parpol, memonitor jeroan dan keputusan partai politik hingga operasi partai politik.
"Tanda tanya besar saya adalah data intelijen ini dipakai untuk apa? Betulkah data intelijen untuk keamanan negara? Atau jangan sampai persepsi publik menangkap bahwa data intelijen dipakai untuk operasi partai politik," kata Pangi
"Menakut-nakuti ketua umum parpol dalam rangka mempengaruhi intensitas dan arah koalisi? Seperti seolah-olah presiden terkesan jadi dealer partai politik," jelasnya.
Penting untuk memahami bahwa penggunaan data intelijen dalam politik adalah isu yang sangat sensitif, kata Pangi.
Menurutnya data intelijen dipakai untuk politik negara bukan politik pemilu musiman 5 (lima) tahunan.
"Data intelijen seharusnya digunakan untuk kepentingan keamanan nasional dan bukan untuk tujuan politik kelompok dan golongan tertentu. Menggunakan informasi intelijen untuk memantau atau memata-matai lawan politik adalah tindakan tidak bisa dibenarkan dan dapat merusak integritas sistem politik dan pemilu," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku telah mengetahui apa yang diinginkan oleh partai-partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hal ini ia sampaikan di hadapan relawan pendukungnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.
Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.
Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Roy Suryo Cs Khawatir jika Jokowi Cabut Laporan Kasus Ijazah Palsu: Jadi Antiklimaks |
![]() |
---|
Dalami Kasus Ijazah Jokowi, Penyidik Polda Metro Jaya Periksa Rismon Sianipar dan Rustam Effendi |
![]() |
---|
Pengamat: Jika UGM Lindungi Jokowi Terus Bisa Coreng Kredibilitas Kampus & Kepercayaan Publik Turun |
![]() |
---|
Guru Besar Hukum UII Soroti UGM dan Polisi yang Tak Pernah Tunjukkan Dokumen Ijazah Asli Jokowi |
![]() |
---|
Ijazah Fisik Jokowi Tak Pernah Ditunjukkan, Pengamat: Memperkuat Dugaan Teori Konspirasi Politik |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.