VIDEO Menko Polkam Pastikan Kesiapan Logistik dan Keamanan Jelang Pencoblosan: Semua Sudah Siap

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 pada Rabu (27/11/2024), siap dilaksanakan. 

Dalam rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin (25/11/2024), Budi Gunawan menegaskan pemerintah sepenuhnya mendukung penyelenggaraan Pilkada, termasuk dengan melibatkan TNI untuk distribusi logistik ke berbagai daerah.

Ia menegaskan hal tersebut adalah kesimpulan dari rapat koordinasi Desk Pilkada Serentak 2024 yang dibentuk Kemenko Polkam bersama jajaran KPU RI di kantor Kemenko Polkam Jakarta Pusat pada Senin (25/11/2024).

"Untuk masalah logistik, yang terakhir dengan bantuan dari Satgas TNI, distribusi di Nabire pun sudah bisa terlaksana."

"Artinya semua sudah siap."

"Dan pemerintah sudah secara all out (sepenuhnya) mendukung kesiapan KPU," ujar Budi Gunawan.

"Kesimpulan rapat hari ini siap untuk pelaksanaan (pemungutan suara) Pilkada Serentak pada 27 November yang akan datang atau lusa," tegas mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini.

Pihak keamanan juga sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi, termasuk melibatkan 180 ribu personel Polri dan 169 ribu personel TNI.

Pemetaan daerah rawan

Pemetaan daerah rawan gangguan keamanan, serta potensi masalah teknis, seperti distribusi logistik dan kerusakan surat suara, telah dilakukan.

"Ada beberapa titik-titik kritis yang kami tidak bisa sebutkan di sini, itu sudah dipetakan."

"Dan langkah-langkah antisipasi sudah disiapkan termasuk latihan-latihan geladi posko, termasuk juga sispamgota dan sebagainya."

"Intinya semua instrumen ini sudah siap untuk mendukung suksesnya Pilkada Serentak," ungkapnya.

Pemerintah juga telah memetakan daerah-daerah rawan, baik itu dari pendekatan sisi rawan pada aspek keamanan juga dari sisi aspek masalah teknis penyelenggaran.

Hal itu, lanjut dia, di antaranya terkait distribusi logistik, kertas suara yang rusak, dan juga validasi yang terkait dengam daftar pemilih tetap.