Plt Sekjen Perindo Pastikan Komitmen Partai Dukung Swasembada Pangan Presiden Prabowo

Laporan Wartawan Tribunnews.com,  Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari, menegaskan komitmen partainya dalam mendukung kebijakan swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. 

Dukungan ini akan diwujudkan melalui kebijakan yang diinisiasi oleh para anggota DPRD dari Partai Perindo.

Menurut Andi, swasembada pangan adalah langkah strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor dengan memanfaatkan potensi komoditas lokal. 

Sebagai negara agraris, Indonesia dinilai memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya alamnya dalam memenuhi kebutuhan pangan.

"Kalau bicara swasembada pangan sebenarnya bagaimana pemerintah bisa menahan importasi dengan Indonesia sebagai negara agraris kemudian hampir semua komoditi bisa tumbuh di negara kita," kata Andi dalam acara Bimbingan Teknis Anggota Legislatif Partai Perindo di Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024) malam.

Andi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menambahkan, swasembada pangan tidak hanya menjadi bagian dari kemerdekaan pangan, tetapi juga menjadi solusi strategis untuk menekan angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Dia menargetkan program ini mampu mendukung visi Presiden Prabowo dalam mencapai "Program 08", yaitu nol kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

"Swasembada pangan itu adalah bagian dari kemerdekaan pangan harapannya kita bisa menekan angka kemiskinan dan menaikkan target ekonomi 8 persen yang Pak Presiden Prabowo selalu menggaungkan itu program 08, nol kemiskinan dan delapan persen peningkatan ekonomi itu adalah target," ujar Andi.

Dalam kesempatan itu, Andi juga mengingatkan pentingnya peran anggota legislatif dari Partai Perindo dalam menjalankan tiga fungsi utama dewan, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. 

Dia mendorong para legislator untuk bersinergi dengan kepala daerah terpilih serta tetap menjaga fungsi pengawasan secara kritis namun konstruktif.

"Secara global bahwa kita menyatukan sinergi, kita sebagai anggota DPRD di Kabupaten/Kota maupun Provinsi bersinergi dengan kepala daerah terpilih tetap menjalankan fungsi pengawasan, kritis membangun sehingga fungsi kontrol itu tetap terjaga," tuturnya.