Selasa, 19 Agustus 2025

Distribusi Elpiji 3 Kg

Pengecer Elpiji 3 Kg Jadi Subpangkalan, Wajib Daftar Aplikasi MAP Pertamina, Pembeli Harus Bawa KTP

Dengan status sebagai subpangkalan, para pengecer bisa kembali menjual elpiji 3 kg, wajib menggunakan aplikasi MAP milik Pertamina.

Penulis: Nuryanti
Editor: Febri Prasetyo
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
PENGECER ELPIJI - Warga antre membeli gas 3 kg di pangkalan gas 3 kg di Jalan Terusan Suryani, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (3/2/2025). Setelah kini jadi subpangkalan, pengecer bisa menjual elpiji 3 kg, tetapi wajib menggunakan aplikasi MAP milik Pertamina. 

Diberitakan Kompas.com, Bahlil Lahadalia mengatakan masyarakat tetap harus membawa KTP untuk membeli elpiji 3 kg di subpangkalan.

Bahlil menuturkan pemerintah akan menjadikan warung kelontong alias pengecer sebagai sub pangkalan elpiji 3 kg Pertamina.

Dengan demikian, masyarakat bisa kembali membeli elpiji 3 kg di warung-warung kelontong.

Meski begitu, pembeli elpiji subsidi menjadi diharuskan membawa KTP.

Bahlil beralasan penggunaan KTP diperlukan untuk pendataan dan mencegah penyalahgunaan elpiji subsidi.

"Kalau enggak pakai KTP mau pakai apa? Mau elpiji 3 kg ini dipake oplos baru kasih ke industri. Nanti subsidi kita ini gimana? Itu maksudnya," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Bahlil Bertemu Prabowo

Sementara itu, Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Bahlil dipanggil di tengah terjadi kelangkaan elpiji 3 kg.

Usai pertemuan, Bahlil mengatakan Prabowo memerintahkannya agar masyarakat tidak kesusahan mendapatkan gas elpiji 3 kg.

"Rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG," ungkapnya, Selasa.

Baca juga: Bahlil Lahadalia Tanggapi Sufmi Dasco: Kalau Ada Salah itu Kami, Kalau Ada Kebenaran itu Pemerintah

Ia menyebut Prabowo tidak mau masyarakat terlalu jauh mendapatkan gas elpiji 3 kg.

Oleh karena itu, pihaknya akan menjadikan pengecer menjadi subpangkalan resmi yang mendistribusikan gas elpiji 3 kg.

Nantinya pemerintah akan memantau penjualan di pengecer melalui aplikasi.

"Sekarang kita aktifkan pengecer dengan merubah nama menjadi subpangkalan dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual, dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan," katanya.

KEBIJAKAN GAS ELPIJI 3 KG - Kebijakan pendistribusian gas elpiji 3 kg memicu protes masyarakat, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku mendapatkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi masalah ini. Ada tiga perintah yang diberikan oleh Prabowo kepada Bahlil, di antaranya Prabowo meminta agar pendistribusian dan subsidi elpiji 3 kg ini bisa tepat sasaran. Serta meminta agar harga elpiji 3 kg yang beredar di masyarakat bisa terjangkau.
KEBIJAKAN GAS ELPIJI 3 KG - Kebijakan pendistribusian gas elpiji 3 kg memicu protes masyarakat, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku mendapatkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi masalah ini. Ada tiga perintah yang diberikan oleh Prabowo kepada Bahlil, di antaranya Prabowo meminta agar pendistribusian dan subsidi elpiji 3 kg ini bisa tepat sasaran. Serta meminta agar harga elpiji 3 kg yang beredar di masyarakat bisa terjangkau. (Kolase Tribunnews)

Sebut Subsidi Banyak Tidak Tepat Sasaran

Larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kg per 1 Februari 2025 menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan gas melon tersebut.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan