Tegaskan Komitmen, Prabowo Resmi Tetapkan IKN Jadi Proyek Strategis Nasional

Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR, Rabu (12/2/2025). 

"Kebutuhan anggaran Otorita IKN untuk pembangunan infrastruktur tahun 2025-2028 yang bersumber dari APBN, telah disetujui Presiden RI dalam Ratas 21 Januari dan 3 Februari 2025 sebesar Rp48,8 triliun," kata Basuki, Rabu (12/2/2025). 

Basuki menjelaskan anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pekerjaan fisik. 

Seperti di antaranya pembangunan infrastruktur jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Sub-WP 18 dan IC dengan total panjang 12,2 km.

Kemudian, pembangunan komplek perkantoran legislatif termasuk gedung MPR, DPR, dan DPD.

Lalu, penataan kawasan meliputi Rest Area Sepaku, Pusat Riset Wanagama, Rehabilitasi Glamping, koridor Pasar Sepaku, dan Pos Jaga.

Anggaran juga akan digunakan untuk pengelolaan infrastruktur yang sudah terbangun.

"Jadi semua yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR diserahkan ke Otorita untuk dipelihara dan difungsikan" kata Basuki.

Investasi Swasta dan BUMN Terbaru Capai Rp 6,49 Triliun

Dalam kesempatan yang sama, Basuki menyatakan bahwa komitmen melanjutkan pembangunan IKN ini juga mendapat angin segar dari para investor. 

Basuki Hadimuljono menyebut total investasi dalam tahap saat ini mencapai Rp 6,49 triliun. 

"Tahun 2025 ada investasi swasta murni dan BUMN sebesar Rp 6,49 triliun," ujar Basuki

Menurut paparannya, ada lima perusahaan yang berinvestasi di groundbreaking ke-9, meliputi sektor pendidikan, hotel, hunian, ritel, dan perkantoran.

Adapun, lima perusahaan tersebut di antarnya ada Universitas Negeri Surabaya, PT Makmur Berkah Hotel, PT Citadel Group Indonesia (Malaysia), PT Vitka Delifood, PT Puri Persada Lampung. 

(Tribunnews.com/Milani Resti/Igman Ibrahim)