Keponakan Prabowo Ungkap Celah Korupsi di Pemerintahan, Kerap Terjadi Lewat FGD hingga Kunker

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengungkap, saat ini banyak pihak yang merasa tidak suka dengan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

Kata Sara, banyak stakeholder yang tidak nyaman dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran itu, salah satu sektor perhotelan.

Baca juga: Keponakan Prabowo Subianto: Danantara Bukan Hal Baru, Ini Impian Soemitro Djojohadikusumo

"Kebetulan saya juga ketemu dengan teman-teman dari industri hospitality hotel-hotel perhotelan kan semuanya lagi pada komplen," kata Sara saat hadir sebagai narasumber di acara bedah buku berjudul 'Prabowo Subianto: Jenderal Penakluk Sejarah Presidensial' di NasDem Tower, Jumat (7/3/2025).

Kata dia, sebagian besar pengusaha hotel merasa sepi pengunjung karena dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini kantor-kantor pemerintahan tidak lagi menyewa tempat untuk gelar acara.

Menurut Sara, sebelum adanya kebijakan ini sebagian besar pemerintah kerap menggelar acara seperti focus grup discusion (FGD), workshop hingga kunjungan kerja yang menggunakan fasilitas hotel.

"Biasanya yang ngisi tuh pemerintah yang pemerintah-pemerintah yang melakukan FGD workshop, yakan, itu kan kunker yakan," kata dia.

Sementara, kegiatan tersebut saat ini sedang dicut dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran tersebut.

Sara lantas menyatakan, agenda-agenda pemerintahan yang demikian justru paling banyak celahnya untuk terjadinya korupsi.

"Itu semua lagi di-cut tuh karena sebenarnya banyak celah korupsi nya tuh di situ, yakan. Jadi ini lagi banyak pokonya yang gak suka, karena program yang tadinya celah untuk bikin standarisasi misalnya bikin FGD sepuluh kali, harus bikin panel talk workshop itu lagi banyak yang dicut, pasti ga suka," tutur dia.

Baca juga: Prabowo Perkenalkan Milliarder Amerika Serikat Ray Dalio ke Konglomerat RI, Singgung Soal Danantara

Dengan adanya kebijakan ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu lantas mengibaratkan kalau saat ini setiap kementerian sedang diuji.

Menurut dia, pemerintahan baik itu kementerian atau lembaga ditantang untuk bisa mendapatkan banyak keuntungan dengan memaksimalkan ketersediaan anggaran.

"Tapi istilahnya di sini pengusaha kita tahu mau rugi mau untung kita harus tetap jalan dan survive," kata dia.

"Sekarang semua kementerian lagi ditantang 'lu bisa gak masih bisa jalan?' think profit oriented bukan 'ya kan namanya juga anggarannya dari negara anggarannya segitu ya kita habisin segitu' tapi gimana untuk value added jadi visi, prinsip,yang penting hukum jelas, we go by the hukum," tandas Sara.