Revisi UU TNI
Demo Anarkis Tolak RUU TNI: Kantor Bank dan Gedung DPRD di Bandung dan Malang Dibakar Massa
Dalam sepekan terakhir demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI terjadi di sejumlah daerah di Indonesia yang berakhir rusuh.
Editor:
Hasanudin Aco
Petugas polisi lebih banyak dikerahkan untuk membubarkan massa yang membuat onar di kawasan Jalan Ir H Djuanda.
Saat itu, massa yang tidak terkontrol diduga melakukan pembakaran Hana Bank di Jalan Ir. H Djuanda.
Massa pun mencoret tembok bank swasta tersebut menggunakan cat semprot dengan tulisan Burn World Bank.
Enam unit mobil Dinas pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar Hana Bank.
Butuh tiga jam untuk petugas Dinas Pemadam Kebakaran memadamkan api tersebut.
Kepala Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Diskar PB Kota Bandung, M. Yusuf Hidayat mengatakan laporan kebakaran bank tersebut diterima sekitar pukul 01.02 WIB.
“Alhamdulillah, hingga pukul 03.30 WIB kami sudah menyelesaikan pemadaman dan pendinginan,” ujar Yusuf, Sabtu (22/3/2025).
Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono, mengatakan jika perusakan bank swasta di Jalan Ir H. Djuanda diduga dilakukan oleh massa pengunjuk rasa.
"Jadi memang benar ada pengrusakan dan pembakaran kantor bank di dago oleh sekelompok orang," ujar Budi.
Demo di Malang Bakar Gedung DPRD
Aksi demo tolak UU TNI juga berakhir rusuh di Kota Malang, Jawa Timur, pada Minggu (23/3/2025) malam.
Kericuhan bermula saat massa melempar molotov ke arah gedung DPRD Kota Malang pada pukul 18.34 WIB.
Molotov mendarat tepat di teras depan Gedung DPRD Kota Malang hingga mengeluarkan kobaran api.
Namun kobaran api tidak sampai berlangsung lama karena langsung dipadamkan petugas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Malang yang bersiaga di lokasi.
Selanjutnya, aksi massa makin anarkis dan menjebol pagar sisi utara gedung DPRD Kota Malang.
Usai menjebol pagar, mereka membakar pos gedung DPRD Kota Malang dan satu pos lainnya dirusak hingga atapnya jebol.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.