Puan Bela Polisi yang Dituduh Represif saat Demo Tolak RUU TNI: Mahasiswa Jangan Provokasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di sejumlah daerah diwarnai tindakan represif dari aparat. Ada sejumlah mahasiswa yang menjadi korban luka-luka hingga ditangkap oleh kepolisian.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, membela kepolisian terkait tuduhan represif saat mengawal demo tolak RUU TNI. Dia menyebut tindakan tersebut karena mahasiswa melakukan provokasi terlebih dahulu.

Baca juga: Respons Puan Maharani Soal UU TNI Digugat ke Mahkamah Konstitusi

"Silakan menyampaikan aspirasi, menyampaikan apa yang ingin disampaikan tapi jangan memprovokasi dan jangan melakukan tindakan kekerasan," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Karena itu, Ketua DPP PDIP tersebut meminta agar semua pihak menahan diri agar tidak adanya bentrokan antara aparat dan peserta penolak UU TNI.

Baca juga: Polisi Ungkap Motif Pelaku yang Tega Merampok dan Menghabisi Nyawa Tetangga di Lampung Tengah

"Kami mengimbau kedua belah pihak saling menahan diri. Jadi yang satu pihak juga jangan terlalu menyerang. Yang satu pihak juga jangan kemudian menyerang. Sama-sama menahan diri," jelasnya.

Puan menyatakan bahwasanya percuma jika aparat kepolisian menahan diri, akan tetapi mahasiswa terus melakukan provokasi.

"Karena ya kalau kemudian satu pihak menahan diri tapi yang satu pihak memprovokasi ya tentu saja pihak yang satunya terprovokasi. Jadi ya sama-sama menahan diri lah," pungkasnya.

Sebagai informasi, DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi UU.

Pengesahan itu dilakukan dalam rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan II, tahun 2024-2025 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, pada Kamis (20/3/2025).

Saat pengesahan beleid tersebut, elemen masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi penolakan di depan Gedung DPR RI yang berlangsung ricuh hingga malam hari.

Publik menolak UU TNI tersebut lantaran khawatir akan hidupnya kembali Dwifungsi ABRI dengan adanya aturan perluasan jabatan TNI di Kementerian/Lembaga atau jabatan sipil.

Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Baca juga: Puan Sempat Bahas Pengesahan Revisi UU TNI Saat Bertemu Jokowi dan Surya Paloh di Acara NasDem

Tetapi, dalam UU TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga, yaitu:

1. Kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara

2. ⁠Pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional