7 Hasil PSU Digugat ke MK, Komisi II DPR: Ada Indikasi Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra Bahtra Banong, menyoroti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah yang kembali mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Menurutnya, PSU masih memerlukan perbaikan tata kelola agar lebih transparan dan adil.

"Itu menandakan bahwa Pilkada kita, terutama PSU, perlu penataan agar lebih baik," kata Bahtra saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (16/4/2025).

Selain itu, Bahtra juga menyoroti indikasi ketidaknetralan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya. 

Dia menilai masih ada pihak-pihak yang mencoba melakukan intervensi politik demi memenangkan salah satu pasangan calon dalam kontestasi Pilkada.

"Kami menilai bahwa masih ada indikasi ketidaknetralan para penyelenggara dalam menjalankan tugas. Bukan hanya penyelenggara, tetapi juga bupati incumbent. Dalam proses PSU, masih ada pihak-pihak yang berupaya melakukan intervensi politik terhadap salah satu paslon agar memenangkan kontestasi," ujar dia.

Menurutnya, intervensi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, termasuk memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan politik tertentu.

"Hal tersebut utamanya dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu dan bupati petahana yang melakukan intervensi dengan menggunakan program pemerintah agar dapat terpilih kembali," ucap Bahtra.

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, salah satu daerah yang mengalami dugaan intervensi dalam PSU adalah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Sebagaimana diketahui, terdapat tujuh daerah yang PSU-nya kembali digugat ke MK. 

Bahtra berharap penyelenggara pemilu dapat lebih profesional dan transparan dalam menjalankan tugasnya demi menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

"Kita ingin proses demokrasi berjalan dengan baik, tanpa ada tekanan dan intervensi dari pihak mana pun," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan bahwa sejumlah daerah yang telah melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) masih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga saat ini, tercatat ada tujuh kabupaten/kota yang kembali menggugat hasil PSU tersebut.

“Kalau untuk yang pas PSU kemudian masih ada gugatan lagi, sampai saat ini kami menerima informasi dari tujuh tempat ya, tujuh kabupaten/kota,” kata Anggota KPU RI, August Mellaz, di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

Mellaz menegaskan bahwa KPU tidak akan mengomentari substansi gugatan yang diajukan, namun menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan penyelenggaraan PSU sesuai dengan perintah MK.

“Kami tidak akan komentari itu sebagai satu fakta, itu ada, diajukan permohonannya. Bagaimanapun juga, kalau dalam posisi penyelenggara, kita sudah berusaha untuk menyiapkan penyelenggaraan PSU kemarin seperti mana perintah MK, kita sudah lakukan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan ihwal pengajuan gugatan merupakan hak peserta pemilu yang harus dihormati, dan KPU akan mengikuti proses yang berjalan di MK.

“Kalau kemudian ada permohonan gugatan lagi, ya tentu saja itu hak dari para peserta, kita harus hormati. Nanti tentu akan berlaku mekanisme di Mahkamah Konstitusi, apakah itu kemudian nanti akan dilanjutkan, ya tentu kita akan ikuti,” jelasnya.

Adapun tujuh daerah yang disebut Mellaz mengajukan gugatan kembali ke MK antara lain:

Kabupaten Puncak Jaya

Kabupaten Siak

Kabupaten Barito Utara

Kabupaten Buru

Kabupaten Pulau Taliabu

Kabupaten Banggai

Kabupaten Kepulauan Talaud