DPP PKB Gelar Diskusi Bersama BIEN, Bahas Perlindungan Sosial untuk Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar diskusi publik bertajuk "Universal Basic Income (UBI) Pendapatan Dasar Universal dan Masa Depan Perlindungan Sosial di Indonesia" di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (24/4/2025) malam. 

Diskusi tersebut menghadirkan pendiri BIEN (Basic Income Earth Network) Dr Sarath Davala.

Kegiatan ini turut dihadiri pengurus DPP PKB, diantaranya Wakil ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Faisol Riza dan Jazilul Fawaid, Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto, serta anggota DPR RI Fraksi PKB yakni Zainul Munasichin, Arzeti Bilbina, Dedi Wahidi, Usman Husen, Elpisina, SN Prana Putra Sohe, dan Muhammad Hilman Mufidi.

Wakil ketua Umum DPP PKB, M. Hanif Dhakiri menyampaikan bahwa kehadiran Dr Sarath Davala untuk memberikan pencerahan dan pemahaman terkait perlindungan sosial. 

"Dr Sarath Davala ini adalah ketua dari BIEN (Basic Income Earth Network). Ini jaringan global yang mempromosikan isu mengenai pendapatan universal untuk warga negara," katanya. 

Hanif menjelaskan, pengalaman Dr Sarath Davala di sejumlah negara akan disampaikan untuk berbagi pengalaman terkait perlindungan sosial di Indonesia. 

"Dr Sarath ini punya pengalaman riil mempraktekkan di Brasil dan India misalnya yang itu untuk komunitas-komunitas kecil. Mungkin bisa coba di komunitas pesantren, lokal-lokalan dulu lah," ucapnya.

"Ini isu yang saya kira mungkin dalam waktu dekat masih agak berat, tapi penting untuk diskusi kita paling tidak kita bisa menyerap pengalaman dari berbagai negara bagaimana perlindungan sosial itu bisa diberikan negara dalam arti yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya," lanjut Hanif.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini berharap Indonesia memiliki kebijakan yang betul-betul berpihak pada masyarakat. 

Lebih lanjut, PKB bisa mengaplikasikan pengalaman Dr Sarath Davala untuk melindungi masyarakat yang terpinggirkan.

"Ke depan sebagai partai politik yang konsen kepada masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan tentu PKB berkepentingan untuk memastikan agar setiap warga negara kita ini apapun profesinya bisa memperoleh perlindungan sosial yang layak dari negara," ujar Hanif.

Sementara itu, Dr. Sarath Davala dalam presentasinya menyampaikan bahwa perlindungan sosial tidak cukup hanya bersifat reaktif terhadap kemiskinan. Menurutnya, UBI hadir untuk menciptakan kepastian ekonomi di tengah situasi pasar yang kerap tidak menentu.

“UBI bukan hanya tentang mengentaskan kemiskinan. Ini adalah langkah untuk membentuk ulang struktur masyarakat agar lebih adil dan stabil,” ucap Davala.

 Ia pun optimistis bahwa dalam 10 tahun ke depan, konsep ini bisa diadopsi secara lebih luas oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

Diskusi publik ini menjadi langkah awal bagi PKB untuk menggali lebih dalam potensi UBI sebagai kebijakan yang berpihak pada masyarakat termarjinalkan, sekaligus memperluas cakrawala perlindungan sosial di Tanah Air.