Amnesty: Rencana Dedi Mulyadi Libatkan TNI Bina Siswa Bermasalah Berpotensi Langgar Hak Asasi Anak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyoroti potensi pelanggaran hak-hak asasi anak terkait rencana kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan TNI Angkatan Darat terkait pembinaan siswa bermasalah.

Usman memandang pelibatan personel TNI untuk melakukan pembinaan siswa bermasalah dengan cara militer adalah cara yang tidak tepat.

Baca juga: Kritik Tajam DPR ke Dedi Mulyadi soal Rencana Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer

Displin militer, menurutnya tidak cocok untuk pertumbuhan anak karena metode militer sering kali melibatkan disiplin keras dan hukuman fisik yang tidak sesuai untuk anak-anak yang masih dalam proses perkembangan dan pertumbuhan.

Menurutnya, anak-anak justru membutuhkan pendekatan yang mendukung perkembangan emosi, sosial, dan kognitif mereka.

Baca juga: Dedi Mulyadi Akan Kirim Pelajar Nakal ke Barak TNI, Seperti Apa Kriterianya?

"Pendekatan itu membawa potensi terjadinya pelanggaran hak-hak asasi anak. Pembinaan dengan cara militer dapat berpotensi melanggar hak-hak anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis, serta hak untuk berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung," kata Usman saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (30/4/2025).

Menurutnya, pendekatan yang dibutuhkan untuk menangani siswa bermasalah adalah pendekatan yang lebih holistik.

Pendekatan tersebut menurutnya termasuk dukungan psikologis, pendidikan khusus, dan bantuan sosial. 

"Metode militer tidak dirancang untuk menangani kebutuhan kompleks anak-anak tersebut, apalagi hak anak yang utama adalah bermain. Ada risiko trauma dan dampak jangka panjang," kata dia.

"Pengalaman kekerasan atau disiplin keras dapat menyebabkan trauma dan memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosi anak. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak," sambung Usman.

Kata Usman, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi perlu lebih kreatif dalam berpikir dan menyelesaikan masalah.

Menurutnya ada banyak alternatif yang lebih mendukung. 

Pendekatan yang lebih mendukung dan berbasis pada hak asasi manusia, kata dia, misalnya adalah melibatkan kerja sama dengan profesional seperti psikolog, guru, dan pekerja sosial untuk membantu siswa bermasalah dengan cara yang konstruktif dan mendukung perkembangan mereka.

"Ada banyak tokoh pemuda di Indonesia termasuk di Jawa Barat yang memiliki kreatifitas tinggi untuk membantu anak-anak," kata Usman.

Baca juga: Sebut Dedi Mulyadi Gubernur Konten, Ini Sepak Terjang Gubernur Kaltim

Akan Ada Kerja Sama

Diberitakan sebelumnya, Markas Besar TNI Angkatan Darat mengatakan akan ada kerja sama antara Kodam III Siliwangi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait penanganan siswa bermasalah.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana mengatakan rencana tersebut akan dibicarakan secara lebih rinci dengan Pemprov Jabar.