Kamis, 18 September 2025

Amnesty: Rencana Dedi Mulyadi Libatkan TNI Bina Siswa Bermasalah Berpotensi Langgar Hak Asasi Anak

Usman memandang pelibatan personel TNI untuk melakukan pembinaan siswa bermasalah dengan cara militer adalah cara yang tidak tepat.

Penulis: Gita Irawan
Tribunnews.com/Reza Deni
USMAN HAMID - Direktur Eksekuif Amnesty Internasional Usman Hamid saat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025). Usman Hamid menyoroti potensi pelanggaran hak-hak asasi anak terkait rencana kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan TNI Angkatan Darat terkait pembinaan siswa bermasalah. 

"Sesuai hasil komunikasi dengan Staf Teritorial Angkatan Darat dan Staf Teritorial Kodam III/Siliwangi, bahwa akan dilaksanakan kerjasama antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar terkait penanganan siswa yang bermasalah," kata Wahyu saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Selasa (29/4/2025).

"Untuk rencana waktu pelaksanaan akan dibicarakan secara lebih rinci dengan Pemprov Jabar," lanjut Wahyu.

Soal dengan tempat pelaksanaannya, Wahyu mengatakan sementara ini sudah ada beberapa wilayah yang direncanakan sesuai pertimbangan dari Pemprov Jabar.

Akan tetapi, Wahyu mengakui rencana tersebut belum mencakup semua wilayah di Jabar.

Sedangkan untuk mekanisme penentuan siswa yang akan dikirim, kata dia, tentunya sesuai yang disampaikan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yakni dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang terlibat tawuran, terlibat geng motor dan siswa yang orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik secara etika dan perilaku. 

"Jadi sekali lagi, untuk penentuan ini berdasarkan rencana dari Pemprov Jabar yang melibatkan orang tua atau tetap berdasarkan kesepakatan dengan orangtua masing-masing siswa," ungkapnya.

Untuk programnya sendiri, kata Wahyu  secara umum seperti yang sudah disampaikan Dedi Mulyadi yaitu pembinaan karakter bagi siswa -siswa yang memiliki sikap perilaku negatif meliputi pendidikan etika, pengetahuan, pertanian dan kedisiplinan.

Sedangkan waktu pembinaannya, kata dia, akan ditentukan setelah dilaksanakan koordinasi teknis dengan Pemprov Jabar.

"Sebelum pelaksanaan pembukaan program tersebut tentu akan ada pemberitahuan dan semua akan dilaksanakan setelah segala sesuatu sudah terkomunikasikan secara tehnis antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar," pungkasnya.

Baca juga: Sebut Dedi Mulyadi Gubernur Konten, Ini Sepak Terjang Gubernur Kaltim

Alasan Gubernur Jabar

Juga diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) membeberkan alasan pihaknya yang akan menempatkan pelajar bermasalah di Jawa Barat dibina di Barak TNI.

Kata dia, alasan mendasarnya berangkat dari karena sudah mulai lemahnya pengawasan terhadap siswa di Jawa Barat.

Saat ini, menurut Dedi banyak pelajar merasa berkuasa namun lemah dalam segi ketahanan fisik.

Hal itu disampaikannya saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

"Coba tanya deh ke jajaran TNI Polri, apa yang terjadi pada anak muda hari ini. Satu, tangannya rapuh, jadi ada orang yang ingin panco saja patah. Karena makanannya junk food. Kedua, kakinya kalau loncat latihan, loncat dari mobil patah dan keseleo, karena tidak pernah jalan kaki," ungkap Dedi.

Sementara itu di sisi lain, menurutnya, dalam kondisi ini banyak orang tua hingga para guru yang merasa kewalahan dalam menghadapi para siswa.

Halaman
123

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan