4 Kritik Keras untuk Dedi Mulyadi Buntut Wajib Militer bagi Anak Bermasalah, soal HAM jadi Sorotan

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendapat kritik keras terkait kebijakan pendidikan militer bagi anak-anak bermasalah di Jabar.

DPR hingga Amnesty International menyoroti kebijakan Dedi yang dianggap tak sejalan dengan prinsip pendidikan dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini kritik terhadap Dedi mengenai kebijakan pendidikan militer bagi anak bermasalah di Jabar:

1. Anggota Komisi X DPR RI: Tak Sejalan Prinsip Pendidikan

Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menganggap kebijakan pendidikan militer bagi anak bermasalah di Jabar, tidak sejalan dengan prinsip pendidikan.

Selama ini, kata dia, prinsip pendidikan selalu menjunjung tinggi pendekatan psikologis dan perlindungan anak.

Alih-alih institusi militer, menurut Bonnie, anak-anak bermasalah lebih baik ditangani oleh tenaga profesional, seperti psikolog.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tanya soal Keluarga Aura Cinta, Kepala SMAN 1 Cikarang Utara: Masuk Sekolah Pakai SKTM

"Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah, jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer," kata Bonnie, Rabu (30/4/2025).

Ia juga menyinggung perlunya keberadaan guru konseling yang kompeten di setiap sekolah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya siswa berperilaku menyimpang.

Bonnie juga menyebut perlunya sarana ekstrakurikuler, seperti olahraga dan seni, sebagai media penyaluran energi dan kreativitas siswa.

"Penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian juga seharusnya bisa dilakukan pemerintah agar siswa-siswa bermasalah bisa menyalurkan energi dan kreativitasnya," tutur Bonnie.

"Penguatan karakter bukan selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militeristik."

"Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan, dan aktivitas di sekolah," pungkasnya.

2. Wakil Ketua DPR RI: Dikaji Dulu

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta agar wacana Dedi Mulyadi menerapkan pendidikan militer bagi anak bermasalah, dikaji lebih mendalam.

Dasco sendiri mengaku belum mengetahui pernyataan Dedi secara lengkap mengenai wacana kebijakan tersebut.

Tetapi, Dasco menekankan, sebelum melaksanakan kebijakan tersebut, lebih baik mengkajinya secara matang.

"Saya belum secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat," kata Dasco, Rabu.

"Tapi, mungkin hal-hal yang disampaikan Gubernur Jawa Barat mungkin ada hal-hal baru, yang mungkin perlu dikaji lebih dulu secara matang sebelum dilaksanakan," tegas dia.

3. Imparsial Sayangkan Kebijakan Dedi Mulyadi

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyayangkan kebijakan pendidikan militer oleh Dedi Mulyadi.

Ia menilai kebijakan Dedi itu bertentangan dengan prinsip HAM.

Ardi juga menyebut, pihaknya memandang pelibatan TNI untuk menangani siswas bermasalah, justru menyalahi fungsi TNI.

Baca juga: Dedi Mulyadi Wacanakan Vasektomi bagi Penerima Bansos: Berhenti Bikin Anak Kalau Tak Sanggup Nafkahi

"Sebagai pemimpin sipil, sudah sepatutnya Dedi menyadari adanya garis demarkasi antara urusan sipil dan militer," jelas Ardi, Rabu.

"Rencana kebijakan ini menunjukan sikap inferioritas sipil terhadap militer yang dalam tahap tertentu berbahaya bagi kehidupan sipil dan demokrasi," sambungnya.

Lebih lanjut, Ardi mengingatkan, selama enam bulan belakangan, TNI banyak tersanding berita buruk terkait kekerasan.

Imparsial mencatat setidaknya ada lima kasus kekerasan anggota TNI terhadap masyarakat sipil.

Menurut Imparsial, mengakarnya kultur kekerasan di tubuh TNI jelas-jelas menunjukkan kebijakan yang akan diambil oleh Dedi tidak hanya keliru, tetapi berbahaya. 

"Jangan sampai alih-alih perilaku siswa berubah menjadi lebih baik, kebijakan pembinaan oleh TNI justru malah mempertebal budaya kekerasan di kalangan pelajar," tukas Ardi.

4. Amnesty International Singgung HAM

Senada dengan Imparsial, Amnesty International Indonesia juga menyoroti soal HAM terkait kebijakan Dedi Mulyadi tersebut.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kebijakan Dedi itu berpotensi melanggar HAM.

Ia juga menilai penanganan anak-anak bermasalah menggunakan cara militer, adalah tidak tepat.

Sebab, kata Usman, militer sering melibatkan disiplin keras dan hukuman fisik yang tak sesuai untuk anak-anak.

Menurutnya, anak-anak justru membutuhkan pendekatan yang mendukung perkembangan emosi, sosial, dan kognitif mereka.

"Pendekatan itu membawa potensi terjadinya pelanggaran hak-hak asasi anak."

"Pembinaan dengan cara militer dapat berpotensi melanggar hak-hak anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis, serta hak untuk berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung," urai Usman saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu.

"Pengalaman kekerasan atau disiplin keras dapat menyebabkan trauma dan memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosi anak."

Baca juga: Mengenal Vasektomi, KB untuk Pria yang Jadi Wacana Dedi Mulyadi sebagai Syarat Penerima Bansos

"Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak," lanjutnya.

Usman pun meminta Dedi sebagai Gubernur Jabar, agar berpikir lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah.

Ia berpendapat masih banyak alternatif yang lebih mendukung untuk menangani anak-anak bermasalah.

Misalnya, melibatkan kerja sama dengan tenaga profesional, seperti psikolog dan guru, yang berbasis HAM.

"Ada banyak tokoh pemuda di Indonesia termasuk di Jawa Barat yang memiliki kreatifitas tinggi untuk membantu anak-anak," pungkas dia.

Diketahui, Dedi mulai akan memberlakukan pendidikan militer bagi anak-anak bermasalah mulai 2 Mei 2025, secara bertahap.

Dalam menjalankan kebijakan itu, Pemprov Jabar akan bekerja sama dengan Kodam III/Siliwangi.

Sebagai informasi, anak-anak bermasalah menurut Dedi adalah mereka yang membolos, tawuran, suka mabuk, hingga suka main game Mobile Legends.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Rizki Sandi/Gita Irawan)