Polemik Pembinaan Anak Nakal di Barak Militer, KPAI Singgung Hak Anak yang Seharusnya Dipenuhi Dulu

Tayang: Selasa, 6 Mei 2025 08:27 WIB

Penulis: Faryyanida Putwiliani

Editor: Garudea Prabawati

Polemik Pembinaan Anak Nakal di Barak Militer, KPAI Singgung Hak Anak yang Seharusnya Dipenuhi Dulu

Kompas.com/Dzaky Nurcahyo

PEMBINAAN ANAK NAKAL - Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Adi Leksono mengaku masih belum bisa menilai tepat atau tidaknya program yang dicetuskan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang mengirim anak-anak nakal atau bermasalah ke barak militer untuk dibina. Dalam pembinaan anak nakal, KPAI lebih menyarankan adanya pemenuhan hak anak, baik dari segi kasih sayang orang tua maupun pendidikan.

Baca Selanjutnya:

Doa Tahiyat Akhir Lengkap Sampai Salam: Bacaan Arab, Latin, dan Artinya

Karena satuan pendidikan memiliki peran dalam memberikan fasilitas pendidikan, pengenalan budaya, hingga pemanfaatan waktu luang anak.

Agar nantinya anak bisa tumbuh dengan mental yang memiliki ketahanan dan pengendalian diri yang baik.

"Berikutnya ada satuan pendidikan yang punya peran bagaimana kemudian memberikan hak kepada anak-anak terkait pendidikan, pemanfaatan waktu luangnya, pengenalan budayanya, agar kemudian dia mampu tumbuh dengan mental yang memiliki ketahanan atau self kontrol terhadap dirinya."

"Kemudian tidak masuk pada perilaku menyimpang atau pergaulan-pergaulan menyimpang, atau lingkungan negatif. Kalau hak ini dipenuhi maka tidak perlu membutuhkan perlindungan khusus," imbuhnya.

Pembinaan di Militer Tak Sesuai dengan Tumbuh Kembang Anak

Aris lantas mempertanyakan mengapa pemerintah tidak memenuhi hak-hak anak ini terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melakukan pembinaan ke anak bermasalah.

Terlebih pembinaan ini dilakukan di barak militer, Aris pun menilai lingkungan militer ini tak sesuai dengan tumbuh kembang anak.

"Maka pertanyaannya adalah bagaimana kemudian Pemerintah daerah memenuhi hak ini dulu. Tidak serta merta ada anak nakal, sementara haknya belum terpenuhi."

"Kemudian anaknya harus menanggung akibat itu, dalam bentuk mengikuti pendidikan khusus di militer, yang tentu itu banyak yang tidak sesuai dengan masa tumbuh kembang anak," tegas Aris.

Penjelasan Mabes TNI AD soal Pembinaan Anak Bermasalah

Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes TNI AD) menanggapi polemik kerjasamanya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi dalam program pembinaan untuk siswa bermasalah.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana mengatakan nama dari program tersebut adalah Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

Dengan tegas Wahyu membantah program ini sebagai bentuk pendidikan militer atau militerisasi remaja.

Program ini juga bertujuan untuk membentuk pendidikan karakter yang mengedepankan pendekatan bimbingan.

“Pendidikan pembentukan karakter dan kedisiplinan ini bukan merupakan bentuk pendidikan militer atau pendidikan ala militer, walaupun dilaksanakan di lingkungan Asrama Militer,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana, Jumat (2/5/2025).

Menurut Wahyu, program pembinaan di barak militer ini akan berfokus pada pendekatan personal dan kelompok melalui bimbingan serta pengasuhan, bukan indoktrinasi bersenjata.

Program ini juga sudah diterapkan di dua lokasi yakni Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Bandung, dan Resimen Artileri Medan 1 Kostrad di Purwakarta.

Peluncurannya bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025, dan menyasar siswa-siswi SMP serta SMA sederajat yang mengalami masalah kepribadian, dengan catatan tidak terlibat dalam kasus pidana.