Prostitusi Online: Krisis Moral di Era Digital yang Memerlukan Solusi Holistik

Oleh: H. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos
Anggota Komisi I DPR RI

PERKEMBANGAN teknologi digital membawa paradoks besar bagi Indonesia. 

Di satu sisi, teknologi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan inovasi. 

Namun di sisi lain, teknologi juga membuka celah bagi munculnya berbagai kejahatan siber, salah satunya adalah prostitusi online yang semakin mengkhawatirkan. 

Fenomena ini tidak lagi dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum biasa, melainkan telah menjelma menjadi krisis multidimensi yang mengancam generasi muda dan nilai-nilai moral bangsa.

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada periode 2021–2023 mencatat sebanyak 24.049 anak usia 10–18 tahun terlibat dalam praktik prostitusi online, dengan nilai transaksi mencapai Rp127 miliar. 

Korban mayoritas berasal dari kalangan pelajar dan remaja, terutama dari keluarga rentan yang seharusnya mendapat perlindungan dan pendidikan, bukan justru menjadi objek eksploitasi seksual. 

Lebih mencemaskan lagi, data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 6 persen kasus HIV terjadi pada usia di bawah 20 tahun.

Baca juga: Napi Kendalikan Prostitusi Online Gunakan Ponsel, Kalapas Cipinang Lakukan Investigasi Internal

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Pornografi, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), penegakan hukum masih belum berjalan optimal. 

Banyak laporan yang tidak diproses karena keterbatasan kapasitas teknologi pelacakan, penggunaan enkripsi data oleh pelaku, serta stigma sosial yang membuat korban enggan melapor. 

Di beberapa daerah, termasuk wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), ditemukan modus prostitusi online yang semakin kompleks melalui platform pesan instan.

Ada beberapa langkah strategis yang perlu segera diambil. 

Pertama, perlu adanya pembaruan dan penajaman regulasi yang secara spesifik menjelaskan definisi serta cakupan prostitusi online agar tidak menimbulkan kekosongan hukum. 

Kedua, penting untuk memperkuat kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi digital forensik yang mutakhir. 

Ketiga, perlu diterapkan regulasi ketat yang mewajibkan platform digital memiliki sistem moderasi konten dan algoritma kepatuhan yang mampu mendeteksi serta memblokir konten eksploitasi seksual.