Dorong Regulasi Ojol yang Solutif bagi Mitra, Maxim Indonesia Diskusi dengan Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM - Regulasi baru terkait ojek online (ojol) kembali menjadi sorotan seiring meningkatnya dinamika industri transportasi daring di Indonesia. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan pun terus menggodok kebijakan yang dapat menciptakan ekosistem yang lebih adil dan berkelanjutan. 

Untuk bersama-sama mencari regulasi yang solutif, para penyedia layanan transportasi daring aktif berdialog dengan pihak pemerintah untuk memberikan masukan serta menjelaskan kondisi lapangan yang sebenarnya. 

Salah satunya adalah Maxim, aplikator terbesar di Indonesia yang telah beroperasi selama hampir 7 tahun sampai sekarang. Maxim ikut serta dalam negosiasi aturan baru untuk ojek online yang akan segera diperbarui atas permintaan para mitra pengemudi dan pemerintah. 

Status mitra menjadi UMKM agar lebih fleksibel

Pada diskusi tersebut, salah satu hal yang disoroti oleh Maxim adalah gagasan penetapan status karyawan bagi pengemudi ojol. Yang mana, Maxim tidak setuju karena mempertimbangkan kondisi kerja mitra yang sebenarnya.

Menurut Dwi Putratama, Legal Maxim Indonesia, memberikan status karyawan tetap kepada pengemudi ojol bertentangan dengan sifat hubungan kerja yang ada saat ini. Pasalnya, status karyawan nantinya mengharuskan pengemudi bekerja minimal 40 jam seminggu dengan jadwal yang kaku. 

Selain jam kerja yang kaku, pengemudi juga hanya bisa menerima pesanan dari satu aplikator jika aturan penetapan status karyawan ini disahkan. 

Hal ini sangat berbeda dengan model kemitraan yang kini diterapkan, di mana pengemudi memiliki fleksibilitas penuh untuk menentukan jadwal kerjanya sendiri; bahkan, 80 persen pengemudi Maxim bekerja kurang dari 4 jam seminggu.

Selain itu, pemberian status karyawan kepada para mitra pengemudi ojek online diperkirakan akan memicu serangkaian dampak signifikan pada berbagai aspek. Salah satu konsekuensi yang paling mengkhawatirkan adalah potensi peningkatan angka pengangguran, karena tidak semua pengemudi mungkin dapat atau mau memenuhi persyaratan sebagai karyawan. 

Selain itu, konsumen juga akan merasakan dampaknya melalui kenaikan tarif layanan yang signifikan, seiring dengan penyesuaian biaya operasional perusahaan untuk mengakomodasi status karyawan ini. 

Tidak hanya itu, para mitra pengemudi sendiri kemungkinan akan menghadapi kerumitan birokrasi yang lebih besar, terutama dalam proses seperti pendaftaran dan pemenuhan berbagai ketentuan administratif yang melekat pada status karyawan.

Status kemitraan ini secara signifikan mendukung pengemudi sebagai pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Dengan status ini, pengemudi bebas memilih kapan dan berapa lama mereka ingin bekerja, serta memiliki keleluasaan untuk bekerja dengan beberapa aplikasi sekaligus. 

Keuntungan ini, yaitu kemampuan untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari berbagai platform, tidak akan didapatkan jika pengemudi diikat dalam status karyawan. Oleh karena itu, Maxim percaya bahwa status kemitraan lebih sesuai karena memungkinkan pengemudi ojol untuk beroperasi sebagai wirausaha mandiri, selaras dengan karakteristik UMKM di Indonesia.

Penerapan komisi sudah sesuai ketentuan pemerintah

Terkait penerapan komisi, Maxim telah memberlakukan potongan komisi aplikasi sesuai dengan ketentuan pemerintah, khususnya ketentuan Diktum Kedelapan Kementerian Perhubungan No. 1001 Tahun 2022. 

Regulasi ini menetapkan batas tertinggi biaya sewa penggunaan aplikasi sebesar 15 persen. Dalam praktiknya, Maxim menerapkan struktur komisi yang bervariasi, dimulai dari 5 persen hingga mencapai batas 15 persen tersebut. 

Contohnya, di Manado, komisi aplikasi saat ini stabil di angka 5 persen untuk pengemudi, menunjukkan penerapan yang fleksibel di berbagai wilayah. Jika komisi dibatasi hingga 10 persen, hal itu juga akan mempengaruhi operasional bisnis. 

Secara praktis, Maxim merasa jika komisi dibatasi akan menyulitkan perusahaan untuk berinovasi dan berkembang demi keberlanjutan ekosistem transportasi daring dalam jangka panjang.

Mengenai tuntutan pengemudi untuk menurunkan tarif, Maxim menjelaskan bahwa langkah ini justru dapat berujung pada kenaikan biaya perjalanan bagi pengguna karena operasional menjadi lebih sulit. 

Selain itu, perubahan regulasi tarif yang terlalu rendah berpotensi menurunkan permintaan dari konsumen, yang pada akhirnya akan mengurangi kesempatan kerja dan pendapatan bagi mitra pengemudi. Maxim selalu mendukung keseimbangan dan motivasi yang akan membantu mitra pengemudi untuk menyelesaikan pesanan dengan sukses, sebuah ide utama yang selalu kami dukung.

Perlu adanya keselarasan regulasi pemerintah pusat dan daerah

Masih terkait regulasi ojol ini, Maxim mengaku selalu menempatkan prioritas tinggi pada dukungan terhadap komunikasi yang kompleks di seluruh sektor transportasi. 

Perusahaan ini aktif hi menjalin interaksi dengan berbagai pihak demi menciptakan ekosistem yang harmonis dan berkelanjutan.

Dalam dialognya dengan lembaga pemerintah, Maxim secara khusus menyoroti pentingnya regulasi tarif transportasi yang lebih komprehensif. Perusahaan ini mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan kajian mendalam yang tidak hanya mempertimbangkan masukan dari semua pemain industri, tetapi juga mencakup sentralisasi regulasi tarif untuk angkutan sepeda motor dan truk. 

Maxim juga menekankan perlunya panduan yang jelas mengenai komponen dasar perhitungan tarif, ketersediaan kuota untuk lisensi kendaraan di setiap provinsi, dan isu-isu terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka regulasi yang adil dan transparan bagi semua pihak.

Maxim mengidentifikasi ketidakselarasan regulasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai penghambat operasional utama, seringkali berujung pada miskomunikasi dan keputusan yang bertentangan di tingkat lokal. 

“Kami berharap ada koordinasi yang lebih baik antar pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain, minimnya regulasi yang memadai seringkali mendorong gubernur untuk menetapkan tarif sendiri tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat atau masukan dari penyedia layanan. Maxim berkeinginan kuat untuk terlibat dalam pengembangan regulasi tarif yang adil dan seimbang yang mengakomodasi semua kepentingan,” ucap Dwi Putratama.

Untuk mengembangkan ekosistem yang lebih baik, Maxim berpendapat bahwa komunikasi dan tindakan yang lebih jelas serta disepakati antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan. 

Ini akan memastikan adanya keselarasan kebijakan dan meminimalkan hambatan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan kondusif bagi semua pihak.

“Kami berkomitmen untuk menjaga keseimbangan komunikasi dan selalu mempertimbangkan semua perspektif yang ada. Keterbukaan kami untuk berdiskusi dan berpartisipasi dalam berbagai acara menunjukkan dedikasi Maxim dalam mencari solusi kolaboratif serta membangun hubungan yang konstruktif di seluruh industri transportasi, demi terciptanya ekosistem yang lebih stabil dan efisien,” tutup Dwi.