Komisi V DPR Minta Pemerintah dan Aplikator Penuhi Tuntutan Para Driver Ojol

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, merespons soal aksi demonstrasi besar-besaran para pengemudi ojek online (ojol) yang menuntut penurunan potongan aplikasi menjadi 10 persen dan 90 persen pendapatan untuk pengemudi. 

Syafiuddin menegaskan aspirasi para pengemudi ojol merupakan suara masyarakat pekerja yang harus diperhatikan. 

Baca juga: Ratusan Driver Ojol Gelar Aksi Damai di Kawasan Bundaran Patung Kuda Jakarta, Bawa Tiga Tuntutan

Dia meminta pemerintah untuk segera turun tangan dan memfasilitasi dialog antara perusahaan aplikator dengan perwakilan pengemudi agar tercapai kesepakatan yang adil.

"Mereka bekerja keras di lapangan, tetapi seringkali pendapatannya tergerus oleh potongan aplikasi yang terlalu besar. Pemerintah harus mendengar dan memastikan adanya keadilan dalam sistem ini," kata Syafiuddin kepada wartawan, Senin (21/7/2025).

Politisi PKB itu juga mendesak perusahaan aplikator untuk segera merespons tuntutan para driver. 

Menurutnya, perusahaan teknologi transportasi daring tidak boleh hanya fokus pada keuntungan semata tanpa memperhatikan kesejahteraan mitra pengemudi yang menjadi ujung tombak layanan.

"Kami di PKB mendukung penuh tuntutan agar potongan aplikasi diturunkan menjadi 10 persen. Aplikator harus menempatkan kesejahteraan driver sebagai prioritas. Tanpa driver, bisnis ini tidak akan berjalan," kata dia.

Baca juga: Kelompok Ojol URC Bakal Gelar Aksi Besok, Berikut Tuntutannya

Lebih lanjut, Syafiuddin mengingatkan bahwa keberadaan ojek online telah menjadi bagian penting dari mobilitas masyarakat modern, khususnya di perkotaan. 

Karena itu, pemerintah dan aplikator harus bersikap responsif serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

"Jika perlu, kami akan mendorong adanya regulasi yang lebih berpihak pada kesejahteraan mitra pengemudi," kata dia.

1.632 Personel Gabungan Amankan Demo

Terpisah, Polisi mengerahkan 1.632 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2025).

Pada pukul 10.00 WIB, massa dari GARDA Indonesia Daerah Khusus Jakarta dijadwalkan menggelar aksi dengan sejumlah tuntutan.

Mereka meminta Presiden segera menerbitkan Perppu terkait transportasi online, menghapus program Grab Hemat, Slot Food, Slot Gosend, dan Aplikasi Goceng, serta menurunkan potongan aplikasi menjadi 10 persen.

Massa aksi berkumpul terlebih dahulu di ITC Cempaka Mas sebelum bergerak menuju kawasan Monas.

Dilanjutkan pada pukul 13.00 WIB, massa dari kelompok Korban Aplikator juga menggelar aksi penyampaian pendapat di lokasi yang sama. Mereka menuntut penetapan batas maksimal potongan aplikator sebesar 10 persen.