Rocky Gerung Setuju Gibran Tugas di Papua agar Bisa Belajar Jadi Wapres: Daripada Pamer Potong Tebu

"Ini sebetulnya diperlukan betul pembuktian kapasitas dan ini kesempatan pada Gibran, walaupun ya mungkin sekadar usulan yang juga belum matang atau dibatalkan atau dalam perkembangan menunggu kepastian penugasan itu dari Pak Prabowo sendiri."

"Kan kita baru dengar itu dari Pak Yusril dan mungkin juga kurang, belum persis apa yang dimaksud dengan bertugas di Papua," ucap Rocky.

Gibran Nyatakan Siap Ditugaskan di Mana Saja

Mengenai hal ini, sebelumnya, Gibran telah memberikan pernyataannya bahwa dia siap berkantor di mana saja.
 
"Kalau saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Kita di mana pun, kita jadikan kantor," kata Gibran usai meninjau Sentra Lurik Tradisional di Dusun II, Desa Mlese, Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).

Sebagai pembantu Presiden, kata Gibran, dirinya juga harus sering berkunjung ke daerah dan berdialog dengan pelaku-pelaku usaha kecil di sana.

Gibran pun mengatakan, dirinya tidak masalah berkantor di mana saja, asalkan bisa bertemu dengan warga.

"Seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu. Jadi bisa berkantor di mana saja. Bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting," katanya.

Gibran menegaskan, sebagai seorang wapres, dia harus siap ditugaskan di mana saja, kapan saja, dan terkait apa saja untuk kepentingan bangsa. 

Termasuk soal percepatan pembangunan di Papua ini, apalagi tugas wapres dalam percepatan pembangunan di Papua sudah dilakukan sejak era Wapres Ma'ruf Amin.

"Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua," pungkasnya.

Baca juga: Pengamat Soroti Penugasan Gibran di Papua: Bisa Dianggap Bentuk Dukungan atau Pembuangan Politik

Yusril Sebut yang Berkantor di Papua Bukan Gibran

Sebelumnya, Yusril menyebut bahwa Prabowo menugaskan Gibran untuk menangani berbagai persoalan di Papua, termasuk isu hak asasi manusia serta penanganan oleh aparat keamanan.

"Sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin akan ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua, menangani masalah ini," kata Yusril, Rabu (2/7/2025).

Namun, belakangan, Yusril meralat kembali pernyataannya mengenai penugasan wapres dalam percepatan pembangunan Papua.

Yusril mengatakan, yang berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang, bukan Wapres Gibran.

"Jadi yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden itu," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Rabu (9/7/2025).

"Sebagai Ketua Badan Khusus, apabila Wakil Presiden dan para Menteri anggota badan itu jika sedang berada di Papua, beliau-beliau tentu dapat berkantor di Kesekretariatan Badan Khusus tersebut. Jadi bukan Wakil Presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua," tambahnya.