Program Makan Bergizi Gratis
Prabowo Tersentak Saat Tahu Ada Anak-Anak Belum Kebagian Program MBG
Saat di perjalanan, Prabowo bertemu dengan anak-anak sekolah serta guru-guru yang menyambutnya.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto bercerita soal adanya anak-anak yang langsung melapor ke dirinya belum mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa itu terjadi ketika Prabowo berkunjung dari Solo ke Klaten.
Saat di perjalanan, Prabowo bertemu dengan anak-anak sekolah serta guru-guru yang menyambutnya.
Dia heran karena ini bukan masa kampanye saat Pilpres tahun lalu, tetapi Prabowo melihat mereka terus berdiri. Akhirnya Prabowo muncul dari sunroof mobilnya.
Baca juga: Makan Bergizi Gratis hingga Irigasi Jadi Fokus Program RAPBN 2025
"Saya keluar dari kendaraan saya, saya buka dari atas, saya berdiri di atas, saya dengar anak-anak itu, anak-anak teriak, 'Pak, makan bergizi, Pak'," kata Prabowo dalam perayaan Harlah ke-27 PKB di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.
Prabowo pun bertanya kepada anak-anak tersebut apakah mereka mendapatkan makan bergizi gratis di sekolah.
Anak-anak itu menjawab belum.
"Tersentak hati saya, tersentak hati saya. Saya bilang, sabar, saya teriak kembali, sabar, sabar," tuturnya.
Kemudian, Prabowo langsung menelepon anak buahnya. Ia meminta Badan Gizi Nasional untuk mempercepat distribusi MBG.
"Rencananya, akhir Agustus baru kita akan mencapai 20 juta penerima manfaat," ucapnya.
Prabowo mengatakan, ia mendapat laporan untuk saat ini bahwa sudah terdapat 6,7 juta penerima manfaat MBG.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional RI (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, pihaknya mengusulkan penambahan anggaransebesar Rp118 Triliun untuk pemenuhan program makan bergizi gratis (MBG) 2026.
Usulan itu disampaikan oleh Dadan, saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (10/7/2025).
"Ya kita usulkan tambahan (anggaran) Rp118 triliun," kata Dadan saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Baca juga: Pelajar Kota Gorontalo Mulai Rasakan Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Dadan, pihaknya telah menerima pagu indikatif untuk tahun 2026 sebesar Rp217 Triliun berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas.
Hanya saja, anggaran Rp217 Triliun itu hanya cukup untuk menjalankan program MBG hingga sampai bulan Agustus 2026 mendatang.
"Ya gini kalau basis pelayanan dan penerima manfaatnya 82,9 juta dimulai dari Januari sampai Desember. Maka kami akan membutuhkan tambahan, karena dengan Rp217 Triliun itu nanti akan terserap semuanya, jika semua lancar di akhir Agustus," kata Dadan.
Atas hal itu menurut dia, BGN memerlukan anggaran tambahan untuk mengimplementasikan program MBG di bulan September hingga Desember 2026.
"Karena dari September, Oktober, November, Desember kami akan membutuhkan tambahan. Bukan seperti yang terjadi sekarang," kata dia.
Baca juga: Persagi: Idealnya Ada 2 Ahli Gizi untuk 1 SPPG, Demi Jaga Kualitas Menu Makan Bergizi Gratis
"Jadi Rp217 Triliun itu akan habis diserap di akhir Agustus (2026)," sambung Dadan.
Dalam kesempatan ini, Dadan turut membocorkan soal anggaran untuk makan bergizi gratis setiap bulannya.
Pengakuan Dadan, program MBG ini membutuhkan anggaran sebesar Rp25 Triliun setiap bulannya untuk meng-cover setiap sekolah menyelenggarakan makan bergizi gratis.
"Kalau basis pelaksanaannya kita sukses di akhir tahun dengan 82,9 juta (penerima manfaat), Maka 82,9 juta sudah start dari Januari. Itu artinya Rp25 Triliun per bulan lebih," tukas dia.
Program Makan Bergizi Gratis
Lemkapi Sorot Polda dan Polres Bangun SPPG Dukung Program MBG: Bukti Keseriusan Polri |
---|
4 Kasus Belatung dan Ulat Ditemukan dalam Sajian MBG Siswa, Terbaru di Tuban |
---|
Siswa SMA dan SMK di Tuban Jatim Temukan Belatung di Menu MBG, Ini Kata Camat |
---|
Pelajar Kota Gorontalo Mulai Rasakan Program Makan Bergizi Gratis |
---|
Komisi IX DPR Soroti Penambahan Anggaran untuk Program MBG: Anggaran Besar Tak Sebatas Memberi Makan |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.