PDIP Tak Terbuka soal Kongres, Pengamat Sebut Wajar karena Khawatir Jokowi Cawe-cawe

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan bahwa saat ini PDIP tidak terbuka soal kongres karena menghindari adanya pihak-pihak yang ingin mengotak-atik acara lima tahunan partai berlambang banteng tersebut. 

Kongres PDIP awalnya dijadwalkan pada 2024, setelah kongres terakhir digelar pada 2019 lalu.

Tetapi, PDIP mengundur kongres ke-6 itu karena bersamaan dengan agenda Pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah serentak. Kongres ke-6 partai kemudian dijadwalkan pada April 2025, namun kongres tersebut tak juga terealisasi di April lalu. 

Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan HAM, Yasonna Laoly sebelumnya mengatakan bahwa semua kader masih menunggu instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri soal kongres tersebut.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, juga menyatakan pelaksanaan kongres tidak akan lebih dari tahun 2025.

Pangi mengatakan, setiap kongres PDIP padahal selalu unjuk kekuatan, tapi kali ini tidak seperti biasanya.

Kendati demikian, menurut Pangi, hal tersebut wajar juga karena PDIP khawatir akan ada cawe-cawe dari Joko Widodo (Jokowi).

"Kongres itu sebetulnya agenda reguler untuk suksesi nahkoda partai. Biasanya memilih ketum dan sekjen dan bendahara satu paket. PDIP biasanya setiap kongres tetap ada show of force (unjuk kekuatan), meskipun setiap kongres PDIP hampir selalu enggak ada kejutan," kata Pangi saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (31/7/2025).

"Kalau sekarang kongres tidak terkesan show force untuk menghindari masuknya tangan dingin eksternal untuk mengotak-atik kongres. Saya pikir wajar juga ada kekhawatiran cawe-cawe Jokowi," sambungnya.

Isu Jokowi cawe-cawe di kongres PDIP pada 2024 lalu ini sebelumnya muncul pertama kali dari sebuah podcast. 

Saat itu, Jokowi dikabarkan sudah membentuk tim hukum untuk mendalami surat keputusan (SK) kepengurusan baru PDIP.

Baca juga: Bimtek PDIP di Sanur Bali Jadi Kongres? Bambang Pacul: Pengalaman Kita, Kongres Selalu di Bali

Namun, hal tersebut ditepis oleh pihak Istana saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI.

Jokowi sendiri resmi dipecat dari PDIP pada Sabtu, 14 Desember 2024 lalu, bersama dengan putranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya Muhammad Bobby Afif Nasution.

PDIP menyatakan pemecatan terhadap Jokowi merupakan sanksi yang diberikan partai karena eks Wali Kota Solo itu dianggap menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi dengan perubahan aturan yang meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden.

PDIP Sangat Berhati-hati

Pangi mengatakan, setiap kongres memang selalu ada orang titipan dari orang yang mempunyai kepentingan untuk menggembosi agenda partai dari dalam.