Dua Jurus 'Silat Politik' Prabowo di Balik Pemberian Abolisi Tom Lembong & Amnesti Hasto Kristiyanto

Oleh: Arie Junaidi

• Doktor komunikasi politik
• Pengajar di Universitas Indonesia (UI)
• Analisis pengamat politik 

TRIBUNNERS - Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pertanda bahwa Prabowo tidak ingin kegaduhan demi kegaduhan politik "merecoki" pemerintahannya.

Walau menjadi hak preogratif presiden, pemberian abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto tentu tidak terlepas dengan sentuhan politik tingkat tinggi dari Prabowo.

Prabowo ibaratnya memainkan dua jurus silat politiknya. 

Di satu sisi dia mainkan jurus silat merangkul yakni mendekap PDIP melalui pemberian amnesti ke Hasto Kristiyanto serta pendukung Anies Baswedan melalui pemberian abolisi ke Tom  Lembong. 

Di sisi yang lain, dia gunakan jurus menghindar dari pengaruh orbital politik Jokowi.

Di tengah kekecewaan publik yang semakin meningkat terhadap serangkaian tindakan "konyol" para pembantunya seperti pemblokiran rekening doormant, hingga perampasan tanah terlantar, Prabowo tentu ingin menjalin kerjasama politik dengan partai yang punya dukungan dan basis masa pendukung yang besar yakni PDIP serta dukungan perorangan yang besar tanpa partai dari Anies Baswedan.

Prabowo melalui abolisi dan amnesti ingin memberi sinyal rekonsiliasi nasional yang berguna untuk meredam public distrust dan melakukan konsolidasi politik di parlemen.

Prabowo menyadari kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto begitu kental nuansa politiknya yang diametral dengan Jokowi.

Namun, saya kira Prabowo menyadari dengan pemberian abolisi dan amnesti maka kegaduhan politik bisa diakhiri dan tercapai kestabilan politik.

Dan seharusnya pula PDIP yang menjadi "sekondan" politik baru dari Prabowo tetap memainkan politik kritis konstruktif terhadap segala kebijakan Prabowo yang bertentangan dengan rasa keadilan publik. 

Bisa jadi Prabowo tidak mengetahui ekses kebijakan yang diambil para pembantunya mengingat para pembantunya tidak melakukan uji publik dan kajian terlebih dahulu akibatnya Prabowo menjadi bulan-bulanan kecaman publik.