Said Abdullah: PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Sebagai Sparring Partner, No Opposition

TRIBUNNEWS.COM, BADUNG - PDI Perjuangan (PDIP) mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum periode 2025-2030 dalam Kongres ke-VI Partai di Bali, Jumat (1/8/2025).

Selanjutnya sikap resmi partai berlambang banteng bermoncong putih itu, akan disampaikan saat penutupan Kongres.

Baca juga: Beri Abolisi ke Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto, Prabowo Dinilai Tahu Keduanya Dikriminalisasi

Politikus PDI Perjuangan, Said Abdullah mengatakan, kemungkinan partainya akan mendukung Pemerintahan Prabowo meski berada di luar pemerintahan.

Said pun mengistilahkannya menjadi sparring partner atau mitra strategis penyeimbang.

Sparring partner adalah istilah yang berasal dari dunia olahraga, khususnya tinju.

Namun kini digunakan lebih luas dalam berbagai konteks.

PDIP menyebut dirinya sebagai sparring partner pemerintah Prabowo, artinya mereka tidak menjadi oposisi, tetapi tetap mengkritisi dan mengawasi kebijakan pemerintah secara aktif dan strategis.

Menurut Said, Megawati dalam kongres yang digelar tertutup, melihat kondisi Indonesia maupun global penuh dengan tantangan.

Baca juga: Menkum Soal Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto: Pemberantasan Korupsi Tetap Lanjut

Sehingga perlu adanya kerja sama dalam menyelesaikan tantangan tersebut.

"Memang Ibu Kota Umum menyampaikan bahwa tantangan domestik dan global yang kita hadapi semakin berat, penuh ketidakpastian, jalannya pasti terjal. Oleh karenanya kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner sebagai penyeimbang, no opposition (bukan oposisi)," kata Said di sela-sela penyelenggaraan Kongres PDIP, di Nusa Dua, Bali, Jumat (1/8/2025).

"Sparring partner, jika pemerintah benar, programnya kami akan lakukan. Jika kurang benar, kami akan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi pemerintah," tambahnya.

Oposisi dalam politik adalah elemen penting dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan.

Istilah ini merujuk pada kelompok atau partai politik yang tidak berada dalam pemerintahan dan biasanya memiliki pandangan atau kebijakan yang berbeda dari pihak yang berkuasa.