Pakar Hukum Nilai Pemberian Amnesti ke Hasto Bagian dari Politik Prabowo

"Dia cuma penyeimbang. Nah, saya kira ini indikator gitu ya. Artinya dia tidak akan sekeras kalau dia menempatkan diri sebagai oposisi."

"Ya, walaupun katanya memang di dalam sistem presidensial kita tidak dikenal istilah oposisi itu. Kalau menurut saya sih  diplomasi aja itu perkataan seperti itu gitu ya," terang Fickar.

Menurut Fickar pernyataan yang PDIP memilih menjadi partai penyeimbang ini merupakan bagian dari 'unggah-ungguh' (etika, tata krama, sopan santun dalam bahasa jawa) atau rasa terimakasih kepada Prabowo sebagai kepala negara.

"Nah, karena itu kemudian dengan bahasa yang lebih halus pakai terminologi penyeimbang, gitu."

"Jadi ya itu menurut saya bagian dari bagian dari unggah-ungguh terima kasih gitu partai politik terhadap kepala negara, terhadap presiden gitu," imbuh Fickar.

Baca juga: Tidak Ada yang Disisihkan dan Dikalahkan di Balik Abolisi dan Amnesti

PDIP Jadi Partai Penyeimbang di Pemerintahan Prabowo

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menyampaikan secara resmi sikap partai terhadap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Megawati menegaskan, PDIP akan mengambil sikap sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo.

Hal itu disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato politiknya dalam penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025).

Megawati pun menjelaskan, PDIP akan menjaga arah pembangunan nasional demi kepentingan rakyat.

"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri diatas kebenaran berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional, tetap berada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati.

Meski begitu, Presiden kelima RI ini pun mengatakan PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. 

Namun, kata Megawati, PDIP akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial dan amanat penderitaan, hukum yang berkeadilan.

"Sebab bagi kita keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan tetapi soal setiap pada kebenaran dan berpihak pada moralitas politik yang diajarkan bapak bangsa kita Bung Karno," ujarnya.

Baca juga: Feri Amsari: Amnesti dan Abolisi, Bukti Kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong Peradilan Politik

Hasto Dapat Amnesti dari Prabowo

Hasto Kristiyanto resmi mendapatkan amnesti usai DPR menyetujui surat Presiden Prabowo Subianto dalam rapat konsultasi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (31/7/2025) kemarin.

Menurut Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, ada 1.116 permintaan amnesti yang disetujui oleh DPR.