Peran Wamenaker Noel di Kasus Pemerasan Sertifikasi K3: Mengetahui, Membiarkan, Bahkan Meminta Hasil

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, membeberkan peran Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di lingkungan Kemnaker.

Noel telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, Jumat (22/8/2025).

Menurut Setyo, Noel dijadikan tersangka karena ia berperan dalam membiarkan terjadinya pemerasan pengurusan sertifikat K3 ini, terlebih dengan statusnya sebagai Wamenaker.

Tak cukup dengan mengetahui dan membiarkan saja, Noel disebut ikut meminta hasil dari tindakan pemerasan pengurusan sertifikat K3 tersebut.

Sehingga, bisa dipastikan seluruh tindak pidana pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kemnaker ini memang dilakukan atas sepengetahuan Noel.

"Dia tahu, membiarkan, bahkan meminta, jadi artinya proses yang dilakukan oleh tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan oleh IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan)," kata Setyo dalam konferensi pers KPK, Jumat (22/8/2025).

Dalam kasus pemerasan ini, Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar dan satu kendaraan bermotor roda dua.

Lebih lanjut Setyo menuturkan, tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 ini tak hanya Noel, masih ada 10 tersangka lainnya.

Ditetapkannya Noel dan 10 orang lainnya menjadi tersangka ini dilakukan bersamaan dengan naiknya kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 ini ke tahap penyidikan.

"KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka."

"Yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM," ujar Setyo.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Dari Rumah Dinas ke Sel KPK: Tiga Momen Mengguncang Wamenaker Noel dalam Satu Malam

Pakai Rompi Oranye, Noel Muncul dengan Wajah Menangis

Saat pengumuman tersangka kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3, Jumat, Noel terlihat turun bersamaan dari lantai 2 Gedung KPK bersama beberapa orang lain yang juga terjaring OTT di Kemenaker, Rabu (20/8/2025) malam.

Noel mengenakan rompi oranye yang selama ini biasa digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi yang ditangkap oleh KPK.

Ketika menuju ruangan konferensi pers KPK, Noel menyempatkan diri menyapa awak media yang sudah menunggunya di luar ruangan.

Dari kejauhan terlihat Noel menangis dan beberapa kali mengusap air matanya menggunakan kedua tangannya yang telah diborgol.

Namun, ketika dihadirkan dalam ruangan konferensi pers KPK, Noel terlihat sudah tidak menangis lagi dan bisa sedikit tersenyum

Meski demikian, masih terlihat dari kejauhan matanya yang sembab itu.

Noel juga beberapa kali terlihat mengacungi jempolnya kepada awak media.

Baca juga: Presiden Bakal Lakukan Reshuffle Usai KPK Tetapkan Wamennaker Noel Jadi Tersangka?

Bantah Kena OTT KPK dan Pemerasan

Meski telah jadi tersangka kasus pemerasan, Noel tetap membantah soal narasi yang berkembang di publik soal dirinya terjaring dalam operasi OTT dan terlibat kasus pemerasan.

Noel juga sempat menyampaikan permohonan maafnya kepada Presiden Prabowo Subianto, anak, dan istrinya, serta rakyat Indonesia.

"Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden, Pak Prabowo. Kedua saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Tiga saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia," ujar Noel, Jumat.

Baca juga: Ketua KPK Ungkap Wamenaker Noel Ditangkap Berkat Nyanyian Pihak Lain yang Terjaring OTT Lebih Dulu

Ia kemudian mengklarifikasi status penangkapannya. 

"Dan saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor memberatkan saya."

"Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikit pun kasus pemerasan," tambahnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Ilham Rian Pratama)

Baca berita lainnya terkait OTT KPK di Kementerian Tenaga Kerja.