Kamis, 28 Agustus 2025

Prestasi vs Kontroversi Menteri dan Wakil Menteri yang Dapat Tanda Kehormatan dari Prabowo

Daftar menteri dan wakil menteri dapat tanda kehormatan dari Presiden Prabowo. Seperti apa prestasi dan kontroversi mereka?

HandOut/IST
TANDA JASA DAN KEHORMATAN - Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa dan kehormatan dalam rangka peringatan HUT RI kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Upacara penganugerahan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). Dalam kesempatan yang sama, 15 menteri dan wakil menteri juga mendapat tanda kehormatan. Siapa saja?   

TRIBUNNEWS.com - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada 141 tokoh yang dianggap berjasa bagi Indonesia.

Pemberian anugerah tanda kehormatan itu berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Anugerah Tanda Kehormatan adalah bentuk penghargaan resmi dari Negara Republik Indonesia yang diberikan kepada individu, kelompok, atau institusi atas jasa luar biasa, pengabdian, dan prestasi yang berdampak signifikan bagi bangsa dan negara.

Sebanyak 15 dari 141 tokoh yang mendapat anugerah tanda kehormatan adalah menteri dan wakil menteri dari Kabinet Merah Putih.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan pemberian anugerah tanda kehormatan kepada para menteri dan wakil menteri, bukan semata karena jabatan.

"Ya jadi begini, berkenan dengan masalah anggota kabinet. Tadi kan Saudara perhatikan bahwa hanya beberapa juga yang apa namanya diberikan penghormatan oleh Bapak Presiden."

Baca juga: Daftar Menteri dan Wakil Menteri yang Dapat Tanda Kehormatan dari Prabowo

"Kalau bicaranya adalah jabatan di kabinet ya. Nah, yang kemudian itu diukur oleh Bapak Presiden untuk beberapa anggota kabinet yang meskipun baru 10 bulan, tapi kemudian dianggap sudah mencapai prestasi yang luar biasa," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Prasetyo mencontohkan sektor pangan sebagai salah satu bidang yang dinilai berprestasi oleh Presiden Prabowo.

Ia menyatakan wajar saja jika sejumlah menteri mendapatkan penghargaan tersebut.

"Misalnya dalam hal pangan. Maka kalau tadi Saudara-saudara perhatikan disitu kan ada Menko Pangan, kemudian ada Menteri Pertanian. Jadi memang bukan karena ini mewakili kabinet itu, enggak. Tapi memang karena prestasi yang sudah dihasilkan selama 10 bulan," pungkasnya.

Siapa saja menteri dan wakil  menteri yang dianugerahi tanda kehormatan? Seperti apa prestasi vs kontroversi mereka?

1. Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan

IMPOR SAPI BAKALAN - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ketika konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025). Pemerintah akan menambahkan impor sapi bakalan sebanyak 184 ribu ton.
IMPOR SAPI BAKALAN - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ketika konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025). Pemerintah akan menambahkan impor sapi bakalan sebanyak 184 ribu ton. (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews)

Prestasi

  • Kadarman Award oleh Strategic Change Leaders (2007);
  • Tokoh perubahan oleh Republika (2010);
  • Kanjeng Pangeran Noto Wononagoro oleh Keraton Solo (2010);
  • Adok Pangeran Cagar Buana oleh Majelis Penyeimbang Adat Lampung (2011);
  • Meantu'u Togo Membali oleh masyarakat adat Wakatobi, Sulawesi Utara (2013);
  • Lencana Melati Gerakan Pramuka oleh Presiden RI (2013);
  • Lifetime Achievement Award Indonesia Green Award oleh The La Tofi School of CSR (2014);
  • Tiger Champion Award oleh Panthera (2014);
  • Bhumandala Award oleh Badan Informasi Geospasial (2014);
  • Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden RI (2014);
  • Best Legislator oleh Obsession Award (2017);
  • Sawit Indonesia Award dari Majalah Sawit Indonesia (2022);
  • Tokoh Pendorong Kinerja Ekspor dari Detikcom Awards (2023);
  • Bintang Republik Indonesia Utama dari Presiden RI (2025).

Kontroversi

Sosok Zulkifli Hasan tak lepas dari kontroversi ucapannya.

Pada 2016 silam, ia pernah menjadi sorotan setelah menyebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermental malas.

Pernyataan ini disampaikan pria yang akrab disapa Zulhas, ketika membahas soal profesi.

Ia menyebut profesi politikus tak kalah hebat dari profesi lain, seperti dokter, dosen, hingga PNS.

"Jangan melakoni profesi sebagai politisi, tapi perilakunya seperti PNS, itu sangat keliru. Misalnya politisi tidak aktif kalau ketua umumnya tidak datang. Nah, itu perilaku PNS," ujar Zulhas kala itu, dikutip dari keuda.kemendagri.go.id.

Buntut pernyataan pria yang akrab disapa Zulhas itu, Korps Pegawai Negeri RI (Korpri) mengaku geram.

Korpri mendesak Zulhas untuk menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi.

Atas hal itu, Zulhas pun mengklarifikasi, membantah pernyataannya telah mendiskreditkan profesi PNS.

Baru-baru ini, pernyataan Zulhas soal banyaknya siswa yang keracunan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai keracunan itu terjadi sebab para siswa  belum terbiasa mengonsumsinya.

Zulhas bahkan menyamakan insiden keracunan MBG dengan dirinya yang diare ketika awal minum susu.

"Bukan berarti salah masak kan? Karena memang kitanya belum terbiasa ya, belum terbiasa," kata Zulhas saat berada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonocolo, Surabaya, Kamis (21/8/2025), dilansir Kompas.com.

"Dulu saya dikasih susu, saya mencret, dulu karena masih kecil, kan ada juga bantuan dulu. Kalau saya minum susu menceret, karena saya dulu enggak bisa, jadi minumnya air beras," imbuh dia.

2. Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

PEMAKZULAN BUPATI PATI - Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat ditemui awak media di Kawasan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jawa Timur, Kamis (14/8/2025). Cak Imin merespons soal angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo di DPRD Kabupaten Pati.
PEMAKZULAN BUPATI PATI - Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat ditemui awak media di Kawasan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jawa Timur, Kamis (14/8/2025). Cak Imin merespons soal angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo di DPRD Kabupaten Pati. (Tribunnews.com/ Rizki Sandi Saputra)

Prestasi

  • Salah satu pimpinan DPR termuda di usia 33 tahun (1999);
  • Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden RI (2009);
  • Gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa di bidang Sosiologi Politik dari Universitas Airalngga (2017);
  • Datuk Petinggi Mangku Buana dari Istana Kesultanan Sintang, Kalimantan Barat (2018);
  • Pimpinan DPR yang Humanis dan Demokratis dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Award (2021);
  • Honorary Doctorate of Management dari Bodhisastra University, Florida, Amerika Serikat (2025);
  • Bintang Mahaputera Adipurna dari Presiden RI (2025).

Kontroversi

Pada Juli 2025, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin didesak meminta maaf kepada kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Desakan itu muncul setelah Cak Imin menyinggung soal HMI ketika menghadiri pengukuhan Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII), Minggu (13/7/2025).

"Kalau ada yang tidak tumbuh dari bawah, itu bukan PMII, itu HMI," ujar Cak Imin dalam acara itu.

Pernyataan Cak Imin itu lantas dianggap provokatif dan berpotensi memecah belah antar-kader organisasi kemahasiswaan.

Ketua Umum PKB itu juga diperingatkan, sebagai pekabat, tak seharusnya berbicara sedemikian rupa.

Apalagi, Cak Imin pernah menjabat sebagai Ketua Umum PB PMII.

"Seharusnya seorang pejabat, apalagi mantan Ketua Umum PB PMII, bisa menjaga ucapannya. Apa yang disampaikan Cak Imin sangat tidak bijak, justru berpotensi mengadu domba dan menyinggung jutaan kader HMI di seluruh Indonesia," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) versi Kongres XVI 2022, Putri Khairunnisa, Senin (14/7/2025).

"Kami menuntut Cak Imin untuk meminta maaf secara terbuka kepada kader HMI. Jangan sampai pernyataan ini melukai semangat persatuan di kalangan pemuda dan mahasiswa. Mulutmu adalah harimaumu," tegasnya.

Namun, kontroversi Cak Imin yang paling melekat hingga sekarang adalah soal tudingan mengkudeta Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dari jabatan Ketua Umum PKB.

Cak Imin disebut-sebut menyingkirkan Gus Dur dari jabatan Ketua Umum lewat Muktamar PKB di Ancol pada 2008.

Baca selengkapnya duduk perkara Cak Imin dituding mengkudeta Gus Dur.

3. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

LISTRIK DESA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Senin (11/8/2025). Ia bercerita bagaimana saat kecil ia lahir tanpa listrik.
Dok: Endrapta Pramudhiaz
LISTRIK DESA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Senin (11/8/2025). Ia bercerita bagaimana saat kecil ia lahir tanpa listrik. Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

Prestasi

  • Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden RI (2024);
  • Tokoh Penggerak Investasi Hilirisasi dari Detik.com (2024);
  • Bintang Mahaputera Adipurna dari Presiden RI (2025).

Kontroversi

Kontroversi yang paling melekat pada diri Bahlil Lahadalia adalah soal gelar doktornya dari Universitas Indonesia (UI).

Polemik ini bermula saat disertasi Bahlil berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia mendapat pujian ketika sidang, ternyata hasil plagiat.

Disertasi Bahlil diduga kuat plagiat milik mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hal ini diketahui saat seorang warganet mencoba mengecek disertasi Bahlil menggunakan Turnitin, perangkat lunak yang kerap digunakan untuk mendeteksi plagiarisme dalam karya tulis.

Hasilnya, similirity index disertasi Bahlil mencapai 95 persen dengan karya milik mahasiswa asal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Adapun karya mahasiswa itu berjudul Pengelolaan Nikel oleh Perusahaan Pertambangan di Indonesia.

Buntut polemik gelar doktor Bahlil, struktur organisasi Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI dirombak pada Maret 2025.

Tak hanya itu, lima pihak dijatuhi sanksi buntut pelanggaran akademik dan etik dalam proses pembuatan disertasi Bahlil.

Lima pihak itu adalah promotor, co-promotor, Direktur dan Kepala Program Studi Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI), serta Bahlil.

Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan empat organ besar UI, yaitu Senat Akademik Universitas, Dewan Guru Besar (DGB) UI, Badan Penjaminan Mutu Akademik, serta tim khusus peningkatan mutu akademik SKSG.

4. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial

SEKOLAH RAKYAT - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Ia mengungkapkan pihaknya telah merampungkan proses penggantian bagi 143 guru Sekolah Rakyat yang sebelumnya mengundurkan diri
SEKOLAH RAKYAT - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Ia mengungkapkan pihaknya telah merampungkan proses penggantian bagi 143 guru Sekolah Rakyat yang sebelumnya mengundurkan diri (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

Prestasi

  • Lencana Melati Pramuka (2011)
  • Wredatama Nugraha Utama dari Pengurus Besar Persatuan Wredatama RI (PB PWRI) (2014);
  • Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden RI (2014);
  • Kepala Daerah Peduli Lansia dari Gubernur Jawa Timur (2024);
  • Anugerah Figur Akselerator untuk Pembangunan Sosial dari Detik.com (2024);
  • Bintang Mahaputera Adipurna dari Presiden RI (2025).

Kontroversi

Pernyataan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang paling kontroversial adalah ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam sebuah kesempatan, Gus Ipul mengimbau warga Nahdlatul Ulama (NU) agar tak memilih calon presiden (capres) yang didukung mantan terpidana terorisme, Abu Bakar Ba'asyir, dan Ketua Umum Partai Ummat, Amien Rais.

"Jangan kita mendukung pasangan yang didukung oleh orang-orang yang berseberangan dengan cara berpikirnya orang NU."

"Seperti calon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir misalnya, apalagi ada Amien Raisnya juga," ujar pria yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar NU (PBNU), di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (16/1/2024), dilansir Wartakotalive.com.

5. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian

BERAS OPLOSAN - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri rapat terbatas bersama Jaksa Agung, ST Burhanuddin dan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
BERAS OPLOSAN - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri rapat terbatas bersama Jaksa Agung, ST Burhanuddin dan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025). (Tribunnews.com/ Igman Ibrahim)

Prestasi

  • Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan di Bidang Wirausaha Pertanian dari Presiden RI (2007);
  • Penghargaan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI) Award di Bali (2011);
  • Anti-gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2017-2018);
  • Penjaga Ketahanan Pangan Nasional dari Indonesia Award (2018);
  • Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden RI (2020);
  • Parasamya Anugerah Dharma Krida Upa Bogha dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) (2025);
  • Bintang Mahaputera Adipurna dari Presiden RI (2025).

Kontroversi

Pernyataan Andi Amran Sulaiman ketika rapat bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (21/8/2025), menuai kontroversi.

Dalam kesempatan itu, Amran membandingkan harga beras di Indonesia dan di Jepang.

Ia menilai masyarakat Indonesia terlalu reaktif menanggapi harga beras yang saat ini sedang naik. Padahal, kenaikannya tidak setinggi seperti terjadi di Jepang.

"Sekarang ini baru naik saja sedikit ribut. Jepang sudah Rp 100 ribu per kilo harga beras hari ini," kata dia, Kamis.

Buntut pernyataannya itu, Amran pun memberikan klarifikasi pada Minggu (24/8/2025).

Ia menyebut pernyataannya saat rapat bersama Komisi IV DPR RI, sebagai pengingat kepada masyarakat Indonesia agar bersyukur.

"Adapun kami menyebut bahwa Jepang itu kenaikan harga beras cukup tinggi. Artinya kita patut mensyukuri."

"Tetapi, kami mewakili pemerintah harus bekerja keras menurunkan harga Dan juga hasilnya hari ini sudah 13 provinsi, harga sudah turun," kata Mentan Amran dalam video yang diterima Tribunnews, Minggu.

6. Sugiono, Menteri Luar Negeri

SEKJEN GERINDRA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Sugiono saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).
SEKJEN GERINDRA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Sugiono saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). (Tribunnews.com)

Prestasi

  • Alumni SMA Taruna Nusantara berprestasi di bidang politik;
  • Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI (2025).

Kontroversi

Pada Juli 2019, Sugiono bersama 14 calon legislatif (caleg) dari Partai Gerindra, melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Dalam gugatannya itu, Sugiono dan kawan-kawan mendesak Gerindra agar menetapkan mereka sebagai anggota legislatif dari partai yang dipimpin Prabowo Subianto.

Sosok lain yang ikut menggugat adalah Mulan Jameela dan keponakan Prabowo, R Saraswati D Djojohadikusumo.

Penunjukannya sebagai Menteri Luar Negeri pada Oktober 2024 lalu, membuat Sugiono menjadi sorotan.

Ia disebut sebagai "anak ideologis" Prabowo. Bahkan, Sugiono santer dikabarkan dipilih menjadi Menlu sebab sering diajak Prabowo bepergian ke luar negeri.

Kala itu, ia menyebut isu itu terlalu spekulatif. Menurut Sugiono, pengalamannya sebagai anggota Komisi I DPR RI membuat ia dipertimbangkan menjadi Menlu.

"Terlalu spekulatif," kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

"Kebetulan karena saya di Komisi I, komisi yang mengurusi luar negeri," jelasnya.

7. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

AHY BANDARA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (22/7/2025). Ia menyinggung adanya bandara yang kelihatan megah, tetapi belum berdampak bagi masyarakat.
AHY BANDARA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (22/7/2025). Ia menyinggung adanya bandara yang kelihatan megah, tetapi belum berdampak bagi masyarakat. (Istimewa)

Prestasi

  • Garuda Trisakti Tarunatama Emas dari SMA Taruna Nusantara (1997);
  • Pedang Trisakti Wiratama dari Akademi Militer (2000);
  • Bintang Adi Makayasa dari Presiden RI (2000);
  • Satyalancana Dharma Nusa dari Presiden RI (2003);
  • UN Peacekeeping Distinction Medal dari PBB (2007);
  • Army Service Distinction Medal dari Lebanon (2007);
  • Satyalancana Santi Dharma dari Panglima TNI (2007);
  • Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun dari Presiden RI (2008);
  • Recipient of the Order of Saint Maurice dari Amerika Serikat (2011);
  • Medali Kepeloporan dari Presiden RI (2011);
  • Nanyang Oustanding Young Alumni Award dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura (2012);
  • Anggota Kehormatan 707th Special Mission Battalion dari Militer Korea Selatan (2013);
  • Satyalancana Wira Siaga dari Presiden RI (2014);
  • Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI (2014);
  • JCI Ten Oustanding Young Persons (TOYP), Junior Chamber International (2017);
  • RMOL Democracy Award dari Rakyat Merdeka Online (2017);
  • Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden RI (2024);
  • Kartika Astha Brata Utama dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) (2025);
  • Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI (2025).

Kontroversi

Sosok AHY paling menjadi sorotan ketika memutuskan mundur dari TNI di tengah kariernya sebagai prajurit yang cemerlang.

Alasannya, AHY maju sebagai calon Gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pilkada 2017.

Diusung Demokrat, PKB, PPP, dan PAN, AHY berpasangan dengan Sylviana Murni.

Sayang, perolehan suara AHY-Sylvi kalah jauh dari Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Ia kembali disorot saat diangkat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), pada 21 Februari 2024.

Langkah AHY yang merupakan Ketua Umum Demokrat, dianggap menjilat ludah sendiri sebab selama ini partainya dikenal sebagai oposisi pemerintah.

8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara

GLADI BERSIH - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai memantau gladi bersih upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/8/2025). (Taufik Ismail)
GLADI BERSIH - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai memantau gladi bersih upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/8/2025). (Taufik Ismail) (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

Prestasi

  • Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI (2025).

Kontroversi

Sejauh ini, sosok Prasetyo Hadi menjadi perbincangan setelah Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Juru Bicara Presiden, pada April 2025.

Penunjukan Prasetyo itu dianggap sebagai bentuk kecewa Prabowo terhadap Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi sebelumnya memicu kontoversi dan kritik setelah menanggapi teror kepala babi yang ditujukan kepada jurnalis Tempo.

Ia menyarankan agar kepala babi itu dimasak saja.

9. Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

DEEP LEARNING Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat meninjau MPLS di SMAN 39 Jakarta Timur, Rabu (16/7/2025).
DEEP LEARNING Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat meninjau MPLS di SMAN 39 Jakarta Timur, Rabu (16/7/2025). (Tribunnews/Fahdi Fahlevi)

Prestasi

  • The Visionary and Emerging Leadership dari Elshinta Award (2025);
  • Pendekar Kehormatan Tapak Suci (2025);
  • Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI (2025).

Kontroversi

Pada 2023, buku Abdul Mu'ti berjudul "Kristen Muhammadiyah: Mengelola Pluralitas Agama dalam Pendidikan) yang ditulis bersama Fajar Riza Ulhaq, menuai pro-kontra.

Dikutip dari Tribun-Medan.com, buku itu merupakan hasil riset Mu'ti bersama Fajar.

Menanggapi pro-kontra bukunya, Mu't menegaskan istilah KrisMuha (Kristen Muhammadiyah) adalah varian sosiologis, bukan teologis.

Istilah itu, jelas dia, merujuk pada kedekatan antara warga Kristen dan geakan Muhammadiyah, bukan penggabungan keduanya.

"Kristen Muhammadiyah merupakan varian sosiologis yang menggambarkan para pemeluk Agama Kristen/Katolik yang bersimpati dan memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah," urainya saat itu, dikutip dari laman resmi Muhammadiyah.

"Mereka bukan anggota Muhammadiyah. Mereka tetap sebagai pemeluk Agama Kristen/Katolik yang teguh menjalankan ajaran agamanya. Kristen Muhammadiyah bukanlah sinkretisme agama dimana seseorang mencampuradukkan ajaran Kristen/Katolik dengan Islam (Muhammadiyah)," tegas Mu’ti.

10. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet

SUAMI NAJWA SHIHAB MENINGGAL - Sekretaris Kabinet (Seskab) Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya datang bertakziah ke rumah duka suami dari jurnalis senior Najwa Shihab, Ibrahim Assegaf, di Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025). Ibrahim Sjarief Assegaf, meninggal dunia usai menjalani perawatan akibat stroke di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON), Jakarta Timur pada Selasa, 20 Mei 2025.
SUAMI NAJWA SHIHAB MENINGGAL - Sekretaris Kabinet (Seskab) Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya datang bertakziah ke rumah duka suami dari jurnalis senior Najwa Shihab, Ibrahim Assegaf, di Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025). Ibrahim Sjarief Assegaf, meninggal dunia usai menjalani perawatan akibat stroke di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON), Jakarta Timur pada Selasa, 20 Mei 2025. (Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami)

Prestasi

  • International Honor Graduate Award dari US Army Ranger School;
  • Commandant List Award dari US Army Ranger School;
  • Gold Army Physical Fitness Test dari US Army Ranger School;
  • Pathfinder Badge dari US Army;
  • Basic Parachutist Badge dari US Army;
  • Air Assault Badge dari US Army;
  • SAS (Special Air Service) Parachutist Badge  dari Royal Australian Army;
  • Brevet Kualifikasi Penanggulangan Teror dari Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) 81 Kopassus;
  • Brevet Kualifikasi Komando Kopassus;
  • Brevet Free Fall;
  • Medali Veteran Perdamaian;
  • Satyalancana Wira Dharma dari Presiden RI;
  • Satyalancana Wira Nusa dari Presiden RI;
  • Satyalancana Dharma Nusa dari Presiden RI;
  • Satyalancana Wira Siaga dari Presiden RI;
  • Satyalancana Bhakti Nusa dari Presiden RI;
  • Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun dari Presiden RI;
  • Satyalancana Ksatria Yudha dari Presiden RI;
  • Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI (2025).

Kontroversi

Sosok Teddy Indra Wijaya mulai ramai dibicarakan setelah kerap muncul mengawal Prabowo Subianto ketika kampanye Pilpres 2024.

Teddy menjadi idola, terutama bagi kaum hawa.

Tak berhenti sampai di situ, penunjukan Teddy sebagai Sekretaris Kabinet menuai kritik karena pada saat dilantik di bulan Oktober 2024, ia masih tercatat sebagai prajurit TNI aktif.

Penunjukannya oleh Prabowo dianggap melanggar Undang-undang TNI.

Kontroversi kembali terjadi ketika ia naik pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol) pada Maret 2025.

Kenaikan pangkat Teddy dianggap tak sesuai aturan dan hanya berdasarkan surat perintah, bukan surat keputusan.

Meski demikian, Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, memastikan kenaikan pangkat Teddy sesuai aturan.

Wahyu menegaskan kenaikan pangkat Teddy sesuai surat keputusan (skep) dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, bukan hanya surat perintah (sprin) dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). 

"Kan kalau surat keputusannya di Panglima TNI, Kep Panglima TNI nomor berapa, lalu Sprin KSAD-nya nomor berapa. Yang beredar di media Sprin KSAD kan. Ya berarti Skep-nya itu di level atasnya," ujar Wahyu, Jumat (7/3/2025), masih dari Wartakotalive.com.

Teddy sendiri kerap menjadi sorotan karena sikapnya dinilai terlalu overprotektif terhadap Prabowo.

11. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan

Menteri Kebudayaan dan politisi Partai Gerindra Fadli Zon di Fadli Zon Library, Jakarta, Senin (14/8/2023). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Kebudayaan dan politisi Partai Gerindra Fadli Zon di Fadli Zon Library, Jakarta, Senin (14/8/2023). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (tribunnews.com)

Prestasi

  • Datuk Bijo Dirajo Nan Kuning, penghulu adat Nagari Tigo Batur, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat;
  • Tuanku Muda Pujangga Diraja, dari Daulat Yang Dipertuan Raja Alam Minangkabau (2009);
  • Kanjeng Pangeran Kusumohadiningrat, dari Keraton Surakarta Hadiningra (2011);
  • Kanjeng Pangeran Aryo Kusumoyudho, dari Keraton Surakarta Hadiningrat (2012);
  • Bhakti Karya Nusantara 2016, dari Penglisir Djelantik, Bali (2016);
  • Penghargaan Budaya dari Puri Agung Singaraja, Buleleng, Bali (2018);
  • Penghargaan AIPA Distinguished Service Award dari ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA);
  • Penghargaan Champion of Corruption Awards dari The African Parliamentarians Network Against Corruption (APNAC) (2019);
  • Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden RI (2020);
  • Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI (2025).

Kontroversi

Fadli Zon selama ini dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Terbaru, ia menuai kritik buntut pernyataannya soal tragedi Mei 1998.

Ia menyebut tak pernah ada bukti terkait aksi pemerkosaan massal selama tragedi Mei 1998.

"Nah, ada rudapaksa massa betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Enggak pernah ada proof (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada," ujar dia pada Juni 2025.

Pernyataan Fadli itu dianggap sebagai perkataan seseorang yang tak punya empati.

Bahkan, muncul desakan mantan aktivis 1998 itu dicopot dari jabatannya sebagai menteri.

Fadli juga menjadi sorotan setelah surat permintaan fasilitas Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk sang anak yang berkunjung ke Amerika Serikat, pada 2016 silam.

Meski sudah membantah ia tak pernah meminta fasilitas seperti yang tercantum pada surat, Fadli memastikan akan mengganti bensin yang dipakai KBRI untuk menjemput putrinya.

Sederet kontroversi Fadli lainnya adalah, ia pernah menulis puisi berjudul "Ada Genderuwo di Istana" ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden.

12. Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital

LAYANAN WORLDCOIN - Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid ketika ditemui di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025). Ia mengatakan pihak Worldcoin akan dipanggil pekan depan. 
Dok: Endrapta Pramudhiaz
LAYANAN WORLDCOIN - Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid ketika ditemui di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025). Ia mengatakan pihak Worldcoin akan dipanggil pekan depan. Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

Prestasi

  • Elizabeth o’ Neill Journalism Award dari Pemerintah Australia (2007);
  • Penghargaan Alumni Australia untuk kategori Jurnalisme dan Media (2008);
  • Tokoh Pers Inspiratif Indonesia dari Mizan (2012);
  • Kartu Pers Nomor Satu atau Press Card Number One (PCNO), penghargaan kepada wartawan profesional dengan kompetensi dan integritas;
  • Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI (2025).

Kontroversi

Di awal 2025, Meutya Hafid menjadi sorotan sebab influencer Rudi Sutanto alias Rudi Valinka diangkat sebagai Staf Khusus (Stafsus) Menkomdigi.

Sebab, Rudi Valinka yang dikenal memiliki akun X @Kurawa, kerap disebut-sebut sebagai buzzer pemerintahan Jokowi.

Terkait hal itu, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengaku tidak tahu bahwa Rudi Sutanto adalah buzzer yang dimaksud masyarakat. 

"Saya enggak tahu ya Rudi Sutanto yang saya kenal ya Rudi Sutanto. Jadi saya tidak mau berspekulasi mengenai siapa Rudi Sutanto," kata Meutya usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2025), masih dari Wartakotalive.com.

"Yang dari CV yang kami terima, beliau memang juga adalah strategi komunikasi dan jadi juga mewarnai di kementerian ini, karena secara kementerian juga ini enggak cuma digital tapi juga di bidang komunikasi," imbuh dia.

Meutya kembali menjadi sorotan pada Mei 2025. Ia menuai kritik dari pecinta game dan esports Indonesia.

Sebab, dalam sebuah kesempatan, ia menyebut esports bukan olahraga lantaran tak melibatkan aktivitas fisik.

13. Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, (5/8/2025).
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, (5/8/2025). (Tribunnews/Taufik Ismail)

Prestasi

  • Fortune Indonesia 40 Under 40 (2025);
  • Bintang Mahaputera Pratama dari Presiden RI (2025).

Kontroversi

Penunjukan Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komdigi menjadi sorotan.

Sebab, ia dianggap diangkat menjadi Wakil Menteri karena memiliki kedekatan dengan Prabowo.

Angga diketahui pernah menjadi Sekretaris Pribadi Prabowo pada 2014-2017.

Ia juga turut berpartisipasti dalam tim sukses Prabowo ketika maju Pilpres 2019 dan Pilpres 2024.

14. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara

DUBES RI UNTUK AS - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg) Juri Ardiantoro di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, (24/6/2025). Istana menegaskan pengisian kursi Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (Dubes RI untuk AS) masih menunggu waktu dan kandidat yang tepat. 
DUBES RI UNTUK AS - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg) Juri Ardiantoro di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, (24/6/2025). Istana menegaskan pengisian kursi Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (Dubes RI untuk AS) masih menunggu waktu dan kandidat yang tepat.  (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

Prestasi

  • Bintang Mahaputera Pratama dari Presiden RI (2025).

Kontroversi

Saat terpilih menjadi Ketua Panitia Seleksi calon anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027, keberadaan Juri Aridnatoro dianggap membuat proses seleksi menjadi tidak independen.

Sebab, Juri pernah menjadi Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Riwayatnya itu dianggap bsia menimbulkan konflik kepentingan selama proses seleksi.

Di tahun yang sama, Juri juga pernah buka suara mengenai polemik ijazah Jokowi.

Dikutip dari ksp.go.id, Juri memastikan ijazah Jokowi asli.

Sebab, saat Jokowi mendaftar sebagai capres pada Pilpres 2014, Juwi menjadi Komisioner KPU RI.

Juri juga menjadi Ketua KPU Provinsi DKI ketika Jokowi maju sebagi cagub Pilkada Jakarta 2012.

"Pada saat pak Jokowi mendaftar sebagai calon gubernur DKI saya menjadi Ketua KPU provinsi DKI. Dan saat beliau mendaftar sebagai Capres, saya menjadi Komisioner KPU RI," ungkap dia pada Oktober 2022.

"Hasil dari pemeriksaan, verifikasi, dan tidak adanya aduan publik, saat itu KPU memutuskan tidak ada keraguan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan memenuhi syarat alias asli. Termasuk dokumen ijazah," imbuhnya.

15. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian

MOTOR PANGAN NASIONAL - Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono sedang memberikan arahan kepada 267 lulusan Polbangtan Yoma di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Rabu (20/8/2025).
MOTOR PANGAN NASIONAL - Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono sedang memberikan arahan kepada 267 lulusan Polbangtan Yoma di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Rabu (20/8/2025). (Dok. Kementan)

Prestasi

  • Alumni berprestasi SMA TAruna Nusantara;
  • Bintang Mahaputera Pratama dari Presiden RI (2025).

Kontroversi

Batalnya Sudaryono maju dalam bursa Pilkada Jateng 2024, menuai tanda tanya publik kala itu.

Ia dianggap sebagai "tumbal" tukar guling antara Prabowo dengan Jokowi yang ingin memajukan anak bungsunya, Kaesang Pangarep, dalam Pilkada Jateng 2024.

Isu itu semakin menguat setelah Sudaryono dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian pada Juli 2024.

Meski demikian, Kaesang batal maju sebab DPR batal mengesahkan revisi UU Pilkada yang berbeda dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Muhammad Deni/Taufik Ismail/Hasanudin Aco/Fahdi Fahlevi/Igman Ibrahim/Rahmat Fajar/Wahyu Gilang, Wartakotalive.com, Tribun-Medan.com, Kompas.com/Andhi Dwi Setiawan)

Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan