KPK Ungkap Kaitan PT LEN Dalam Pemeriksaan Dirut KAI Bobby Rasyidin Terkait Korupsi SPBU Pertamina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan pemeriksaan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang baru, Bobby Rasyidin, dalam kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina. 

Pemeriksaan ini terkait erat dengan jabatannya terdahulu sebagai Direktur Utama PT LEN Industri, perusahaan yang dinilai memiliki kaitan teknologi dengan proyek tersebut.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa keahlian PT LEN Industri di bidang elektroteknika menjadi alasan utama mengapa keterangan Bobby diperlukan.

"Yang bersangkutan pada saat itu sebagai kepala LEN, Lembaga Elektroteknika Nasional," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/8/2025) malam.

"Karena digitalisasi ini terkait dengan masalah elektronik dan lain-lain, ya terkait dengan masalah itu, teknologinya ada di sana," jelasnya.

Baca juga: Sosok Bobby Rasyidin, Dirut Baru KAI Diperiksa KPK Soal Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina

Menurut Asep, penyidikan kasus yang diperkirakan merugikan negara hingga triliunan rupiah ini sudah memasuki tahap akhir. 

KPK saat ini tengah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk proses penghitungan kerugian keuangan negara.

"Saksi-saksi ini diminta untuk dikonfirmasi oleh BPK terkait ini," ujar Asep.

Baca juga: KPK Panggil Lagi Dirut Baru KAI Bobby Rasyidin Terkait Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina

Bobby Rasyidin diperiksa pada Kamis (28/8/2025) dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT LEN Industri, jabatan yang ia emban sejak Desember 2020. 

Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang setelah ia berhalangan hadir pada panggilan sebelumnya, 14 Agustus 2025, dua hari setelah diangkat menjadi Dirut KAI.

Kasus ini menyangkut proyek strategis digitalisasi 5.518 SPBU Pertamina periode 2018–2023 yang bertujuan memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. 

Nilai proyek ini ditaksir mencapai angka fantastis, yakni Rp 3,6 triliun.

KPK telah menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan sejak Januari 2025.

Namun, hingga kini belum mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.