Polisi Amankan 120 Pelajar Bolos Sekolah Hendak Ikut Demo Buruh di DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary mengungkapkan, sebanyak 120 pelajar dari berbagai daerah diamankan polisi saat hendak menuju kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025). 

Mereka diamankan karena diduga hendak ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang digelar kelompok buruh di depan Gedung DPR/MPR RI.

"Kami sayangkan ini masih terjadi setidaknya di jam 08.30 WIB tadi ada laporan 120 pelajar dicegah, dilindungi, diamankan, diayomi oleh anggota. Kenapa 120 pelajar ini dicegah? karena mereka mau bergerak ke sini ke gedung DPR/MPR RI untuk ikut melaksanakan aksi penyampaian pendapat dalam bentuk unjuk rasa dalam bentuk demo," kata Ade Ary di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR, Kamis.

Menurut Ade Ary, para pelajar tersebut mengaku memperoleh informasi mengenai aksi demonstrasi dari media sosial.

Mereka terprovokasi ajakan untuk bergabung dalam unjuk rasa.

"Hasil interogasi rekan-rekan Kapolres di lapangan maksud dan tujuan berangkat adalah benar akan ke sini ikut melaksanakan unjuk rasa kemudian darimana mereka dapat informasi ini ? Mereka mengaku dari medsos ada ajakan dan provokasi medsos!" ujar Ade Ary.

Baca juga: Tak hanya di DPR, Demo Buruh Bertajuk Hostum Juga Digelar di Serang hingga Jayapura

Ia menambahkan, sebagian besar dari pelajar tersebut tidak meminta izin kepada orang tua dan bolos dari sekolah. Bahkan, beberapa di antaranya masih mengenakan seragam sekolah saat diamankan.

"Mereka sebagian berseragam tidak izin orang tuanya, bolos di jam pelajaran. Jadi mohon dengan hormat agar kita semua menjaga anak-anak kita silakan menyampaikan aspirasi ada tata caranya, bijaklah bermain mendsos jangan gunakan medsos untuk hal-hal tidak baik apalagi mengajak orang atau memprovokasi," ucap Ade.

Diketahui, 120 pelajar yang diamankan itu yakni sebanyak 48 pelajar diamankan di Polres Bekasi Kabupaten. Mereka berasal dari Bekasi Kabupaten, Indramayu dan Cirebon.

Kemudian, sebanyak 11 pelajar diamankan Polres Metro Tangerang. 

Selanjutnya, 29 pelajar diamankan Polres Metro Bekasi yang berasal dari Cirebon dan Purwakarta.

Lalu, sebanyak 7 pelajar yang diamankan Polres Metro Depok. 

Terakhir, 25 pelajar diamankan oleh Polres Metro Jakarta Pusat

10 Ribu Buruh Demo DPR hingga Istana Kepresidenan

Hari ini Kamis 28 Agustus 2025, buruh dari berbagai wilayah di Indonesia bersiap turun ke jalan.

Dipimpin Partai Buruh dan didukung Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sebanyak 10.000 buruh bakal berbondong-bondong ke Jakarta. 

Aksi nasional buruh ini dipusatkan di Jakarta, yakni di gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta.

“Dari Cikarang (massa demonstrasi) lewat tol, dari Cikupa-Balaraja lewat tol, dari Bogor-Depok lewat Jalan Raya Bogor, dan dari Pulo Gadung-Sunter lewat jalan biasa arah DPR RI,” ujar Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Rabu (27/8/2025). 

Baca juga: Profil Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan KSPI yang Memimpin Aksi Ribuan Buruh Hari Ini

Selain Jakarta, kata Said Iqbal, aksi serentak juga akan digelar di kota industri dan provinsi besar seperti : Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Batam, Banda Aceh, 

Bandar Lampung, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Gorontalo, Ambon, Ternate, dan Jayapura.

Demo kali ini bertajuk Hostum, apa itu?

Hostum yakni Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.

Aksi Hostum ini merupakan respons terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang dianggap tidak berpihak pada pekerja. 

Said Iqbal menyebut aksi ini menjadi momentum untuk menegaskan sejumlah tuntutan, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan buruh. 

Pertama, buruh meminta pemerintah menaikkan upah minimum nasional 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.

"Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," jelas Said Iqbal.

Menurutnya, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan 3,26 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1–5,2 persen.

"Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat," tegasnya.

Kedua, Said Iqbal menegaskan praktik outsourcing masih marak meski putusan MK sudah membatasi.

"Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas," ujarnya.

Dia juga menyinggung beban pajak yang semakin menjerat masyarakat.

4.531 Personel Gabungan Amankan Aksi Buruh 28 Agustus 2025 di DPR

Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh yang rencananya digelar di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjelaskan ribuan personel terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub, serta 632 personel Polres jajaran.

Rekayasa Lalu Lintas Seputar DPR 

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menuturkan pihaknya menyiapkan skenario rekayasa arus lalu lintas.

Terkait pengalihan arus lalu lintas lintas bersifat situasional tergantung jumlah massa yang hadir.

"Untuk konsep pelayanan penyampaian pendapat di muka umum, ini konsepnya masih sama jadi silakan masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum sesuai aturan undang-undang," kata Komarudin kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

Baca juga: Demo 10.000 Buruh Digelar di Jakarta, Ada 6 Tuntutan: UMP 2026 Naik 8,5 Persen hingga Setop PHK

Dia menekankan pengalihan arus lalu lintas dilakukan apabila massa buruh sudah sampai memakan badan jalan.

"Kalau pun jumlah massa nya banyak, yang mengharuskan menggunakan kapasitas ruas jalan kami akan melakukan pengalihan sifatnya situasional," ujar dia.

Mantan Kapolres Jakarta Pusat itu mengingatkan massa aksi untuk tidak masuk jalan tol.

Hal itu menyusul insiden yang terjadi kemarin hingga sempat bikin kemacetan panjang dan membahayakan pengendara.

Komarudin juga mewanti-wanti massa untuk berujuk rasa dengan tertib dan damai, jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan orang lain.