Dukung Presiden Prabowo Jaga Demokrasi, GMPK Ajak Masyarakat Wujudkan Suasana Damai dan Kondusif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) memberikan pernyataan sikap terkait situasi sosial-politik nasional yang memanas dalam beberapa hari terakhir.

Ketua Umum DPP GMPK, Alayk Mubarrok, menyerukan agar semua pihak mengedepankan dialog dan menghindari provokasi yang dapat memperkeruh keadaan.

“Kami mengajak seluruh elemen untuk menjaga persatuan dan ketertiban serta menghindari provokasi yang dapat memecah belah, serta berkomitmen menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif," ujar Alayk dalam keterangan tertulis, Senin (1/9/2025).

GMPK merupakan wadah bagi mahasiswa dan pelajar yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu kebangsaan, sosial, dan politik.

GMPK berperan sebagai kelompok yang menyuarakan aspirasi generasi muda, baik dalam bentuk aksi, diskusi, maupun pernyataan sikap terkait dinamika nasional.

Lebih lanjut, Alayk menegaskan dukungan GMPK terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai membuka ruang partisipasi publik secara demokratis guna menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

"Kami menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang dilakukan dengan tertib, damai, dan bertanggung jawab," ucapnya.

Alayk juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Affan Kurniawan dan beberapa korban lain yang jatuh dalam rangkaian aksi.

GMPK, menurutnya, menolak segala bentuk kekerasan, penjarahan, maupun tindakan perusakan yang menciderai nilai-nilai demokrasi.

“Secara tegas ksmi menolak segala bentuk kekerasan, penjarahan, dan aktivitas destruktif lainnya. Sebab segala bentuk tindakan provokatif, destruktif, maupun perusakan fasilitas umum dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas serta menciderai esensi dari demokrasi itu sendiri,” ucapnya.

GMPK juga memberikan apresiasi atas respons cepat Presiden Prabowo yang langsung menyampaikan sikap resmi pemerintah melalui siaran pers. 

Hal tersebut, kata Alayk, menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjamin keterbukaan serta perlindungan hak-hak rakyat.

“Kami juga mengapresiasi respon dan tanggungjawab Pemerintah yang disampaikan dalam siaran pers oleh Bapak Presiden Prabowo atas tuntutan masyarakat sebagai bentuk komitmen Pemerintah terhadap jalannya demokrasi,” ujarnya.

Baca juga: Sikapi Dinamika Nasional, Arus Bawah Prabowo Minta Jangan Terprovokasi

12 Poin Sikap Prabowo, Pimpinan DPR dan Ketum Parpol:

1. Presiden pantau perkembangan situasi

Dalam keterangannya, Presiden menegaskan, pihaknya memantau perkembangan situasi terkini di berbagai wilayah Indonesia.

"Terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat," kata Presiden dalam konferensi pers, Minggu sore. 

2. Minta kasus pelindasan pengemudi ojol di Jakarta ditindak tegas dan transparan

Presiden memastikan petugas keamanan yang terbukti bersalah dalam insiden pengemudi ojek online tewas dilindas bakal ditindak tegas.

Prabowo yang juga Ketum Gerindra ini, meminta polisi untuk mengungkap kasus secara transparan. 

"Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan atau pelanggaran, saat ini kepolisian telah melakukan proses pemeriksaan, saya minta dilakukan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka secara publik," kata Prabowo.

3. Anggota DPR dinonaktifkan

Kemudian, Prabowo juga menyinggung soal tindakan tegas pimpinan partai terhadap anak buahnya yang menyampaikan pernyataan keliru di hadapan publik.

"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni masyarakat, saya menerima laporan ketum parpol bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing tertanggal 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR yang telah mungkin menyampaikan pernyataan yang keliru," lanjut kepala negara.

4. Pimpinan DPR bakal cabut besaran tunjangan DPR

Presiden juga menyebut, para pimpinan DPR bakal mengambil pencabutan beberapa kebijakan, termasuk tunjangan DPR.

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ucap Prabowo.

"Langkah tegas tadi, yang dilakukan ketum partai politik, adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaan di DPR," lanjutnya.

Dalam KBBI, moratorium adalah penangguhan pembayaran utang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat; 2 penundaan; penangguhan.

5. Minta DPR selalu peka terhadap kepentingan rakyat

"Para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketum partai sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat," ungkap Prabowo.

6. Hormati kebebasan rakyat

Kepala negara menegaskan, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat.

"Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Governance pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998."

"Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, distabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” tegasnya.

7. Minta aparat lindungi rakyat

Lebih lanjut, Prabowo menambahkan, aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat.

"Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas," ungkapnya.

Baca juga: Prabowo Perintahkan Percepat Proses Hukum 7 Oknum Brimob Penabrak Driver Ojol Affan Kurniawan

8. Singgung soal Makar dan Terorisme

Prabowo mengungkap dugaan adanya tindakan-tindakan di luar hukum dalam aksi massa yang terjadi, bahkan melawan hukum hingga mengarah terhadap aksi makar.

"Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati, hak berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan di luar hukum bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme."

"Kepada pihak kepolisian dan TNI saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk perusakan penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku," lanjutnya.

9. Pemerintah membuka ruang dialog

Pemerintah turut membuka ruang dialog dan menindaklanjuti setiap tuntutan rakyat yang disalurkan dengan cara damai. 

"Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan damai, kami pastikan akan didengar, dicatat dan akan ditindaklanjuti," tegas Ketum Gerindra itu.

10. DPR diharapkan buka ruang diskusi dengan tokoh masyarakat hingga mahasiswa

"Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, tokoh-tokoh kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya diterima dengan baik dan langsung berdialog," terangnya.

"Merekapun sekarang juga akan melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan, seperti besaran tunjangan DPR, dan moratorium kunjungan kerja luar negeri," imbuh Prabowo.

11. Pemerintah terbuka adanya kritik

Prabowo mengimbau agar pemerintah terbuka jika ada kritikan dari rakyat

"Kepada pemerintah, saya juga perintahkan kepada semua K/L untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan," ucap ayahanda Didit Hediprasetyo itu.

12. Presiden minta masyarakat percaya pada pemerintah

Prabowo pun menekankan, pemerintahannya bertekad untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya pemerintah dan tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua parpol, termasuk partai di luar pemerintah kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil dan tertinggal," ucap Prabowo. 

Di sisi lain, Prabowo juga mengimbau kepada masyarakat luas agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Ia meminta masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara damai.

“Mari kita jaga persatuan nasional Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum."

"Mari saling mengingatkan keluarga untuk tidak mengikuti kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum," tambahnya. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menterinya dan menggelar sidang kabinet mendadak di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025) pagi.

Sejumlah menteri dan pimpinan partai politik terlihat hadir memenuhi undangan Presiden.

Sidang kabinet yang digelar di luar hari kerja ini memunculkan spekulasi bahwa pemerintah tengah membahas situasi politik terkini belakangan ini. Termasuk kericuhan dalam aksi demonstrasi ricuh di sejumlah daerah Indonesia.